Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ALIANSI Masyarakat Indonesia untuk Pemilu Aman, Damai, dan Sejuk mengadakan acara Deklarasi Pemilu Damai 2019 bersama para tokoh lintas agama, organisasai masyarakat, pelajar dan mahasiswa.
Acara deklarasi dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan aksi marching band Mandarava NSI. Kemudian Koordinator acara Deklarasi Pemilu Damai 2019 membuka acara tersebut.
"Pemilu 2019 yang damai tanpa fitnah, hoaks, dan praktik politik yang merendahkan serta mengancam kebhinekatunggalikaan seharusnya menjadi pilihan wajib dan tertinggi daripada siapa yang memenangi kontestasi itu sendiri. Bahwa tema yang kita usung Bersama dalam Perbedaan, Bersatu dalam kebinekaan adalah jalan hidup kita sebagai satu bangsa dan satu negara." ujar Husny Mubarok Amir, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/9).
Kemudian Husny mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menyuarakan kampanye yang damai dan menghindari keributan pada Pemilu 2019 nanti.
"Acara ini adalah gerakan moral untuk Pemilu yang damai, aman dan suasana sejuk. Poin deklarasi kita adalah menolak kampanye hoaks yang mencaci maki serta ribut di medsos yang sudah ramai." ungkap Husny
Husny mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menghadirkan seruan moral yang damai dalam kampanye nanti.
"Seruan moral itu kita hadirkan pada seluruh komponen. Kita undang penyelenggara Pemilu seperti hadir dari KPU DKI, tokoh lintas agama, mahasiswaada. Kita sengaja mendahulukan sebelum partai politik mengadakan deklarasi, karena kita masyarakat yang akan kena dampak." ujar Husny
Ia juga menyampaikan langkah konkret aksi deklarasi tersebut.
"Nanti kita minta kepada tokoh tokoh lintas agama untuk menyampaikan kepada jamaah, misalnya pada umat islam dalam khotbah menyerukan aksi yang damai dalam pemilu. Jangan sampai ada beda pilihan memunculkan konflik." pungkas Husny.
Deklarasi Pemilu Damai 2019 dihadiri perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Juga hadir organisasi masyarakat seperti Forkabi, FBR, Pemuda Panca Marga, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI) , dan Badan Eksekutif Mahasiswa dari perguruan tinggi. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved