Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLRES Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2019 yang berlangsung di Alun alun Purwokerto, Minggu (16/9). Simulasi itu dilangsungkan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan anggota kepolisian dalam menangani dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.
Dalam simulasi yang mulai digelar pada pukul 08.00 WIB itu, ada ratusan warga yang tidak puas dengan hasil Pemilu kemudian menggeruduk Kantor KPU Banyumas. Kerusuhan tidak dapat dihindarkan, sehingga polisi melakukan langkah tegas dalam melakukan penindakan. Dalam penanganannya, Polres Banyumas mengerahkan mobil water canon dan pasukan penembak jitu serta anjing pelacak. Bahkan, ada pasukan Jibom yang mengamankan benda misterius dan meledakkannya.
Kapolres Banyumas Ajun Komisaris Besar Bambang Yudhantara Salamun mengatakan pihaknya mulai melakukan latihan berupa simulasi pengamanan Pemilu 2019.
"Pada 23 September mendatang sudah akan mulai kampanye sehingga kami harus menyiapkan personel supaya secara maksimal dapat melakukan tugas pengamanan. Nantinya, kami melibatkan 2/3 kekuatan atau sekitar 1.100 personel untuk diterjunkan. Selain itu, ada tambahan pengamanan dari Brimob, Sekolah Polisi Negara (SPN) dan TNI," katanya usai acara simulasi.
Menurut Kapolres, jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2018 lalu, pengamanan akan lebih ketat pada pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 mendatang.
"Di Banyumas ada 5.437 tempat pemungutan suara (TPS) dan sekitar 741 calon legislatif (Caleg) baik DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR maupun DPD. Khusus pengamanan kampanye mereka, kami siap sewaktu-waktu untuk melakukan pengamanan," tegasnya.
Di tempat yang sama, Pejabat (Pj) Bupati Banyumas Budi Wibowo mengapresiasi kepolisian yang menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2019.
"Latihan persiapan Pemilu 2019 sudah cukup memadai. Kami berharap, apa yang ada dalam simulasi tersebut menjadi prosedur tetap (protap) di dalam pengamanan. Kami juga meminta segala potensi yang kemungkinan terjadi bisa diantisipasi secara dini," tambahnya. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved