Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk kerawanan sendiri, lanjut dia, saat ini hanya terkendala geografis wilayah Bojonegoro. Di antaranya, akses jauh dan jalan rusak apabila musim hujan saat penyaluran kotak suara. Polres juga telah melakukan berbagai persiapan untuk pengamanan menghadapi Pileg dan Pilpres.
Kapolres Purwakarta, Jawa Barat AKBP Twedi AB mengatakan, kampanye hitam menjadi atensi kepolisian. Mudahnya akses informasi di dunia maya harus disaring. Sebab, informasi tersebut harus diuji kebenarannya.
Salah satu di antara caleg eks koruptor Gerindra itu adalah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik, yang kini juga aktif di pimpinan DPRD Jakarta. Menurut Dasco, ada pertimbangan khusus yang membuat Gerindra tidak mencoret mereka dari daftar caleg. Mulai dari kader tersebut berkelakuan baik hingga tidak pernah merusak citra partai.
Jika segala sesuatunya hanya instan, rakyat hanya akan dberikan produk instan yang meski keren tetapi hanya berumur satu dua bulan saja.
Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono mengatakan kepolisian bersama TNI siap untuk melakukan pengamanan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 mulai dari setiap tahapan yang ada dalam rangka mewujudkan keamanan, kesejukan, kedamaian.
Pasukan pengamanan pilpres dan pileg, dengan sandi operasi mantab brata Candi 2018. Mereka mulai bertugas 20 September hingga 10 Oktober tahun depan.
Susatyo tak memungkiri, Pemilu 2019 serentak dengan lima agenda pemilihan memicu potensi kerawanan terjadinya konflik. Apalagi jumlah tempat pemungutan suara pada Pemilu 2019 bertambah.
Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini antara lain terkait hak dasar seseorang di bidang politik.
Selain pemilu legislatif, Airlangga menilai kemenangan di Pemilu Presiden 2019 sangat penting meski tidak ada satu pun kandidat dari partainya.
Hingga pelaksanaan pemilu 2019 mendatang, demikian Joko Purnomo, KPU Jateng akan terus melakukan pemeliharaan dan pencermatan, sehingga jumlah itu akan tetap bertahan meskipun datanya dapat berubah.
Johan mengatakan agenda jubir TKN KIK padat. Sementara dirinya juga menjalankan tugas sebagai stafsus Presiden. Ditambah dengan persiapan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019. Dirinya tidak mau memaksakan diri menjadi jubir kampanye.
"Penerbitan KTP sebelum 17 tahun itu ada sanksi pidananya 10 tahun sesuai UU Administrasi Kependudukan."
Pun demikian, Fadli enggan jika partainya disebut sebagai partai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Ia membantah jika ada anggapan yang menyebut Partai Gerindra sebagai paling banyak mencalonkan eks napi korupsi.
Dia mencontohkan kampanye hitam seperti manipulasi peragaan pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pelaku membuatnya seolah-olah itu menjadi kerusuhan.
Di laman resmi KPU nantinya juga akan mengumumkan status mereka setelah diputuskan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019.
MA dinilai tidak menggunakan kesempatan emas membangun pemilu yang demokratis dan berintegritas.
KPU berharap kerja sama dengan parpol dan Bawaslu untuk menyisir DPT ganda dari daerah hingga pusat.
Ia mengaku sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), PKB telah mengeluarkan seluruh kader yang berstatus mantan napi koruptor. Meski demikian, dirinya mengaku seluruh pihak harus menghormati putusan yang dikeluarkan oleh MA sebagai produk hukum.
Menurut Donal ada perdebatan hukum dalam putusan MA yang dinilai melabrak pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi (MK).
Wa Ode merupakan penggugat uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang dikabulkan permohonannya pada Kamis (13/9).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved