Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sudah saatnya sistem proporsional terbuka dievaluasi. Hal itu dikemukakan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 Fritz Edward Siregar.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai telah menggadaikan wibawanya setelah memutus dua perkara etis yang melibatkan anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Kami kecewa dengan putusannya, kemudian kami berpandangan bahwa DKPP telah gagal.
DKPP memutuskan tak menjatuhkan sanksi terhadap Komisioner KPU RI Idham Holik terkait dugaan intimidasi terhadap anggota KPU.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
DKPP akan membacakan putusan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Sidang digelar setelah DKPP melaksanakan dua kali rapat pleno.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) akan membacakan putusan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin, 3 April 2023.
DPR mempertanyakan kualitas penyelenggara Pemilu 2024.
DKPP hari ini akan memeriksa ketua KPU terkait dugaan pelanggaran KEPP. Sidang direncakan berlangsung tertutup terkait dugaan asusila.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta dukungan parlemen dan pemerintah soal asuransi bagi penyelenggara Pemilu 2024.
Bambang menyebut hierarki dibutuhkan dalam struktur organisasi penyelenggara pemilu.
Komisi II DPR secara proposional menggunakan kewenangan konstitusional dalam fungsi pengawasan untuk mengawasi KPU.
Bagja mencontohkan, para petugas lembaga harus hati-hati saat berpose, semisal mengangkat tangan yang diartikan sebuah angka.
Pemerintah mengusulkan agar KPU bisa memeprsingkat masa kampanye Pemilu 2024 mendatang agar lebih efisien, dan tidak menimbulkan masalah di lingkup masyarakat.
Dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang nyaris menimbulkan mosi tidak percaya dari publik terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU RI.
"Saya titip KPU harus bekerja dengan efisien memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien mengatur skala skala prioritas yang memang harus."
Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu Ibrahim mengatakan jika berbicara mengenai sistem elektoral (pemilu), kata kuncinya ada di pihak penyelenggara.
Bagja mengimbau agar para anggota Bawaslu yang baru dilantik ini untuk tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
"Jadi penambahan anggaran ini disetujui dengan tujuan agar peristiwa miris pada Pemilu 2019 yang lalu tidak terulang lagi."
Komisi II DPR perlu memillih 30% perempuan untuk setiap lembaga penyelenggara pemilu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved