Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PENELITI Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengingatkan para penyelenggara pemilu agar terus menjaga kepercayaan publik, terutama berkaitan dengan komitmen menyukseskan Pemilu 2024 sehingga kemunculan mosi tidak percaya terhadap mereka bisa dihindari.
“Jadi, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga etik pemilu ini harus betul-betul trusted (tepercaya). Ini taruhan untuk para komisioner untuk menunjukkan mereka betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk menyukseskan pemilu yang tidak mudah di 2024,” ujar Siti.
Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk “Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Senin.
Menurut Siti, kejadian di penghujung tahun 2022 berkenaan dengan adanya dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang nyaris menimbulkan mosi tidak percaya dari publik terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU RI, tidak boleh kembali terjadi di tahun 2023 ini.
Baca juga: 2023, NasDem Ikhtiarkan Penuhi Tiket Pilpres untuk Anies Baswedan
“Tentu, itu tidak boleh muncul di 2023, bagaimana kita membayangkan kalau penyelenggaranya tidak bisa dipercaya. Komisioner dan supporting staff (staf pendukung) komisioner di KPU RI dan semua turunannya tidak dipercaya oleh publik, partai politik,” ucapnya.
Untuk menjaga kepercayaan publik tersebut, tambah Siti, seluruh pihak penyelenggara pemilu juga perlu menjaga tindakan dan ucapan mereka. Ia mengingatkan jangan sampai ada tindakan dan ucapan para penyelenggara pemilu yang justru menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Siti juga menyoroti persoalan berita bohong mengenai kepemiluan yang berpotensi semakin banyak muncul di tahun 2023 atau tahun politik itu.
Terkait dengan hal tersebut, ia mengingatkan segenap bangsa Indonesia untuk ikut berperan mencegah dan tidak mudah mempercayai berita-berita bohong mengenai kepemiluan.
“Jangan ada lagi hoaks-hoaks itu, nanti jadi perang hoaks. Kita tidak menjadi bangsa yang dewasa nantinya,” ucap Siti. (Ant/OL-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) dari hasil riset dan inovasi perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
SEJAK tsunami Pangandaran pada 2006, tim peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN menyimpulkan bahwa tsunami raksasa di selatan Jawa memang pernah terjadi berulang. R
Sesar di Semarang ini sudah pasti ada dan sudah pasti aktif karena ditemukan batuan ataupun endapan yang jadi indikatornya.
Periset Pusat Riset Hortikultura BRIN Fahminuddin Agus menyatakan lahan gambut merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, terutama jika tidak dikelola dengan baik.
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved