Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBERIAN perlindungan berupa asuransi bagi penyelenggara Pemilu 2024 masih menjadi hal problematik. Khususnya, bagi petugas ad hoc, karena mereka bekerja dalam kerangka voluntarisme, bukan pegawai tetap.
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai konsep kerja petugas ad hoc bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pekerjaan spetugas ad hoc tidak dapat diidentifikasikan sebagai pegawai tetap.
"Kemudian mengkalkulasi cost-nya untuk ad hoc itu enggak ada ukuran yang pantasnya berapa," jelas Adit saat dihubungi, Rabu (15/2).
Baca juga: Presiden Minta Media Massa Dorong Pemilu Berjalan Jujur dan Adil
Menurutnya, perdebatan yang menyeruak terkait petugas ad hoc adalah honor dan perlindungan yang layak. Adit menilai tidak semua pihak berpikiran bahwa petugas ad hoc perlu diberikan perlindungan berupa asuransi.
"Termasuk pembahasan di DPR. Kan dia (petugas ad hoc) bukan pegawai yang bersifat tetap. Itu kemudian menjadi sangat relatif, suka-suka saja, karena enggak punya ukruan yang jelas," sambungnya.
Namun, Adit berpendapat bahwa sebagai gagasan, perlindungan bagi petugas ad hoc saat penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan sebuah masalah. Akan tetapi, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Baca juga: Sri Mulyani: Pemilu itu Pesta, Bukan Perang Demokrasi
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta dukungan parlemen dan pemerintah soal asuransi bagi penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikannya dalam acara Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu RI.
"Semoga dukungan dari Komisi II (DPR RI), pemerintah, bisa membantu penyelenggara pemilu mendapatkan akses asuransi, mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu," pungkas Rahmat.
Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga menyinggung beban kerja penyelenggara pemilu. Menurutnya, begitu memasuki tahapan pemilu, penyelenggara sudah tidak kenal waktu lagi, karena mereka bekerja penuh waktu.(OL-11)
BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah penyelenggara pemilu.
Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama mendesak agar revisi UU Pemilu juga mengakomodasi perombakan proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu.
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
JPPR menghimbau penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan sumber daya manusia penyelenggara dan logistik pemilihan sesuai kebutuhan untuk pemungutan suara ulang atau PSU di 5 daerah
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pihaknya akan mengupayakan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk PSU di 24 daerah.
Ia menyebutkan nama penyelenggara pemilu ad hoc PPK sebanyak 16 orang yang telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik.
Penyerahan klaim asuransi alat berat senilai Rp1,4 miliar dilakukan di Pinrang untuk nasabah terdampak insiden tanah amblas di wilayah pertambangan Kalimantan.
Laporan Health Trends 2026 dari Mercer Marsh Benefits mencatat medical trend rate Indonesia mencapai 17,9% pada 2025 dan diproyeksikan berada di 17,8% pada 2026.
Selain dukungan internal, FWD Insurance juga terus memperkuat edukasi finansial masyarakat melalui berbagai inisiatif kreatif.
Dalam asuransi, repricing merupakan langkah peninjauan dan penyesuaian harga premi/kontribusi asuransi kesehatan yang terjadi karena adanya beberapa faktor.
Struktur modular itu untuk memberikan fleksibilitas yang bermakna, tetapi tetap dijalankan secara bertanggung jawab.
AKTIVITAS olahraga, khususnya yang bersifat kompetitif seperti lomba lari, memiliki risiko cedera hingga gangguan kesehatan yang tidak dapat diabaikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved