Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengingatkan kepada lembaga penyelenggara Pemilu agar berhati-hati dalam berpose ketika berfoto.
Bagja mencontohkan, para petugas lembaga harus hati-hati saat berpose, semisal mengangkat tangan yang diartikan sebuah angka.
Baca juga: Jaksa Tunggu Upaya Hukum Herry Wirawan Sebelum Lakukan Eksekusi
“Teman-teman di penyelenggara pemilu, hati-hati, Hati-hati loh sekarang begini, ini bisa diartikan dengan satu, ini diartikan dengan dua, ini diartikan dengan tiga,” tutur Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).
Walaupun belum ada calon presiden maupun calon legislatif yang resmi, saat ini partai politik peserta Pemilu sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selain penyelenggara Pemilu, Bagja juga mengingatkan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika bergaya saat berfoto.
Bagja menyebut, bisa saja nantinya saat berpose ketika difoto menunjukkan simbol angka seorang calon yang menjadi peserta Pemilu.
Hal itu nantinya dapat dilaporkan ke Bawaslu karena berkaitan dengan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu.
Intinya, kata Bagja, ASN sekarang kalau melihat poster harus hati-hati. Jangan sampai, lanjut Bagja, melihat sedikit poster langsung foto dengan pose yang sensitif.
“Itu bisa dilaporkan, kalaupun nanti teguran sifatnya kalau seperti itu,” tambah Bagja.
Bagja menyarankan, bagi penyelenggara Pemilu maupun ASN untuk lebih memerhatikan berpose ketika berfoto, terlebih menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Hati-hati juga sekarang kemudian posenya dulu pakai di fotonya tahun 2022, sekarang kemudian di upload kembali, Karena dulu pernah ada laporan seperti itu, Padahal posenya pose sebelum penetapan peserta pasangan calon,” tandas Bagja. (OL-6)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah penyelenggara pemilu.
Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama mendesak agar revisi UU Pemilu juga mengakomodasi perombakan proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu.
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
JPPR menghimbau penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan sumber daya manusia penyelenggara dan logistik pemilihan sesuai kebutuhan untuk pemungutan suara ulang atau PSU di 5 daerah
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pihaknya akan mengupayakan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk PSU di 24 daerah.
Ia menyebutkan nama penyelenggara pemilu ad hoc PPK sebanyak 16 orang yang telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved