Kamis 05 Januari 2023, 20:47 WIB

Jaksa Tunggu Upaya Hukum Herry Wirawan Sebelum Lakukan Eksekusi

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Jaksa Tunggu Upaya Hukum Herry Wirawan Sebelum Lakukan Eksekusi

AFP
Herry Wirawan, terpidana kasus pemerkosaan belasan santrwati di Bandung, Jawa Barat.

 

JAKSA masih menunggu upaya hukum lainnya yang akan ditempuh Herry Wirawan, terpidana kasus pemerkosaan belasan santrwati di Bandung, Jawa Barat, sebelum melakukan proses eksekusi. Diketahui, hukuman mati terhadap Herry telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya.

"Eksekusi belum dilaksanakan mengingat masih ada hak-hak dari terdakwa apakah terdakwa mengajukan upaya hukum PK (peninjauan kembali), grasi, maupun amnesti," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutan Harahap kepada Media Indonesia, Kamis (5/1).

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar-Erick Didukung Basis Massa Jokowi dan PDI Perjuangan

"Dan jaksa penuntut umum masih menunggu salinan lengkapnya dari Pengadilan Negeri Bandung," sambungnya.

Putusan pengadilan tingkat banding yang memperkuat putusan kasasi juga membebankan Herry untuk membayar restitusi sebesar Rp331 juta lebih kepada 12 korbannya. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, ketentuan restitusi diatur melalaui Peraturan MA Nomor 1/2022.

Ia mengatakan, seharusnya Herry sudah bisa langsung membayar restitusi pascaputusan kasasi MA dijatuhkan. Terlebih, majelis hakim juga meminta agar aset dan harta benda Herry dirampas.

"Cuma concern-nya, apa dia mau bayar di tengah dia sudah jadi terpidana mati?" ujar Maidina.

Adapun Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar mengkritisi penolakan kasasi oleh MA dengan tetap menghukum Herry pidana mati. Meskipun, pihaknya tetap mendukung penjatuhan pidana seberat-beratnya.

Pidana mati, lanjut Rivanlee, secara jelas melanggar Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Komvensi Hak Sipil dan Politik. Hukuman mati dinilai tidak akan memberikan efek jera.

"Negara dituntut hadir untuk berfokus pada aspek pemulihan korban dan mencegah segala bentuk keberulangan dengan menciptakan ruang aman," tandasnya. (OL-6)

Baca Juga

Antara

PKS Kunjungi Golkar, Ahmad Doli: Rumah Kami Rumah Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 Februari 2023, 22:28 WIB
Saat ini, Golkar telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PKS yang tengah membangun Koalisi...
Antara

DPR Harap Megawati Turun Gunung Atasi Masalah BRIN

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 07 Februari 2023, 22:14 WIB
Diketahui, Komisi VII DPR merekomendasikan pemberhentian Ketua BRIN Laksana Tri Handoko, karena dianggap gagal menjalankan...
MI/Moh Irfan

Soal Hasil Vermin Balon DPD, KPU: Masih Direkap

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 07 Februari 2023, 22:05 WIB
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengemukakan bahwa hasil verifikasi administrasi (vermin) bakal calon (balon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya