Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta kepada 72 anggota Bawaslu terpilih dari dari 24 Provinsi agar menjaga hubungan baik dengan sesama penyelenggara pemilu.
Diketahui, Bawaslu melantik 72 anggota Bawaslu Provinsi dari 24 Provinsi. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan didampingi empat anggota Bawaslu lainnya, yaitu Lolly Suhenty, Herwyn J.H Malonda, Totok Hariyono dan Puadi.
Baca juga: Kejagung Dinilai Lindungi Pihak Lain dalam Pelanggaran HAM Berat Paniai
Bagja mengimbau agar para anggota Bawaslu yang baru dilantik ini untuk tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
"Kita (Bawaslu, KPU, dan DKPP) harus menjadi keluarga besar penyelenggara pemilu," ungkap Bagja, Rabu (21/9).
Dalam kesempatan itu, Bagja juga mengatakan Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan tiga penyelenggara pemilu untuk mensukseskan pemilu di Indonesia. "Ke depan Bawaslu, KPU dan DKPP akan lebih baik lagi," ujarnya.
Sebagai informasi, tim seleksi (Timsel) anggota Bawaslu Provinsi di 25 provinsi mencatat sebanyak 2.815 orang yang mendaftar.
Hasilnya, sekitar 2.348 orang lolos seleksi administrasi dan dapat mengikuti seleksi tertulis dan tes psikologi.
Dilanjutkan dengan tes tertulis dan wawancara yang dilakukan Timsel. Lalu, 20 Agustus 2022, tim seleksi menyerahkan 150 nama calon anggota Bawaslu dari 25 provinsi untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu RI.
Selanjutnya, dari 150 orang tersebut ditetapkan 75 orang sebagai anggota Bawaslu provinsi. Sedangkan untuk tiga anggota Bawaslu provinsi DKI akan dilantik pada 16 Oktober mendatang.
Dalam pelantikan tersebut hadir juga Ketua KPU Hasyim Asyari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo. (OL-6)
BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah penyelenggara pemilu.
Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama mendesak agar revisi UU Pemilu juga mengakomodasi perombakan proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu.
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
JPPR menghimbau penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan sumber daya manusia penyelenggara dan logistik pemilihan sesuai kebutuhan untuk pemungutan suara ulang atau PSU di 5 daerah
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pihaknya akan mengupayakan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk PSU di 24 daerah.
Ia menyebutkan nama penyelenggara pemilu ad hoc PPK sebanyak 16 orang yang telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved