KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan.
Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia soal laporan kecurangan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah.
"DKPP akan merespon cepat bila ada pengaduan dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan rekrutmen penyelenggara pemilu di semua tingkatan," kata Heddy, Selasa (30/5).
Baca juga : Masih Ada Kecurangan, Mahfud MD: Pemilu Sekarang Sama dengan Orde Baru
Sebagai bukti konkret, Heddy menyebut DKPP telah memberhentikan ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dua pekan lalu. Menurutnya, pemberhentian dilakukan karena keduanya terbukti menerima uang Rp18 juta saat rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK).
"Kita harus memastikan penyelenggara pemilu di semua level berintegritas," pungkasnya.
Baca juga : 10 Ribu Masyarakat Minta DKPP Objektif Putus Kecurangan Pemilu
Sebelumnya, Doli mengaku mendapat banyak laporan dugaan kecurangan dalam perekrutan anggota KPU dan Bawaslu daerah. Meski berusaha tidak mempercayai laporan itu, ia meminta semua pihak untuk berhati-hati.
Jika kedapatan proses rekrutmen yang dilakukan bersifat transaksional, Doli menyebut bangsa Indonesia tidak akan memaafkan para pelakunya. Penegasan itu disampaikannya saat rapat dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (29/5).
"Saya mau mengingatkan, DKPP juga harus cermati, kalau ada orang-orang yang melihat kejadian-kejadian transaksional itu, Komisi II siap membuka diri untuk itu. Saya kira enggak ada ampun untuk itu," tandasnya. (Z-4)
