Berita Terbaru Pemisahan Pemilu Hari Ini

Polemik Pemisahan Pemilu, Perludem Desak Revisi UU Segera Dibahas

PRO kontra di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal perlu disudahi. Caranya, dengan segera membahas revisi UU

PDIP belum Ambil Sikap Atas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu

Tunggu Arahan Para Ketum Parpol, DPR: Mereka Punya Helicopter View Kebangsaan

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.

Sulit Move On dari Dinamika Pemilu, DPR: Kini Dihadapkan Putusan MK

Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres

Ketua Komisi II sebut MK Men-downgrade Dirinya

Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.

Parpol Diminta Tunjukan Kepatuhan dalam Berkonstitusi

MK dalam perkembangannya tidak lagi menjadi sekadar negative legislator dalam meneruskan suatu perkara, tetapi sudah melangkah progresif sebagai lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi.

Surya Paloh: MK Mencuri Kedaulatan Rakyat!

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai Mahkamah Konstitusi (MK) teledor dan mencuri kedaulatan rakyat dengan mengeluarkan putusan pemisahan pemilu.

Soal Putusan MK, Wamendagri: Indonesia Perlu Sistem Pemilu Berkelanjutan

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.

MK Perlu Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu ke Pemerintah dan DPR

Penjelasan ini penting untuk perumusan revisi undang-undang pemilu sehingga pembaruan produk hukum itu tidak menyalahi konstitusi.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

PKB Sebut MK tidak Hitung Dampak Pemisahan Pemilu

PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah. 

Legislator Ingatkan Pelaksanaan Putusan MK tak Menabrak Konstitusi

Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.

DPR Desak MK Jelaskan Putusan soal Pemisahan Pemilu

Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.

PKB: Pemilu Terpisah Bikin Pemilih Capek, Biaya Bertambah

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.

MK Putuskan Pemilu Dipisah, PKB Usul Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.

MK Putuskan Pemisahan Pemilu, Pakar: Harus Dihargai

GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.

Puan Sebut Parpol akan Sampaikan Hasil Kajian Bersama Putusan MK Soal Pemilu Dipisah

Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.

Kematian Petugas Pemilu Masih Tinggi, Komnas HAM Dukung Putusan MK

Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.

Demokrat tidak Menolak Putusan MK, Siapkan Berbagai Strategi

Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.

Pemerintah Tunggu Petunjuk Presiden soal Putusan MK tentang Pemilu

Pemerintah masih mengkaji putusan MK terkait pemisahan pemilu sambil menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia