Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PAKAR Hukum Tata Negara Umbu Rauta menilai payung hukum setingkat UU perlu dibentuk untuk legalitas pemindahan ibu kota negara.
Setelah dibahas di rapat paripurna dan disetujui anggota DPR, lalu dikembalikan ke rapat pimpinan, pembahasan kemudian diteruskan ke komisi dan dibentuk panitia kerja
TEKA-TEKI di mana lokasi ibu kota baru Republik Indonesia terjawab sudah.
DPP REI menyarankan sebaiknya untuk tata ruang pemukiman dan fasilitas komersial digerakkan oleh pihak swasta.
Hingga tahun depan, total akan dipasang hingga 30 sensor.
Pemerintah sudah mengamankan lahan seluas 180 ribu hektare di kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Ia menyayangkan keputusan pemindahan tersebut tidak dilakukan melalui jajak pendapat kepada warga.
Syarat itu harus segera dipenuhi, meski alasan pemindahan ibu kota tersebut bisa dipahami oleh masyarakat.
Feri mengatakan Presiden Joko Widodo harus memperhatikan aspek hukum tata negara yang belum tuntas, supaya seluruh proses pemindahan ibu kota tidak melanggar peraturan hukum.
“Yang tadi sempat kita diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir, hari Selasa yang lalu di kantor Bapak Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration."
Kucuran dana yang datang dari APBN merupakan dana yang diperuntukkan sebagai investasi.
Syafruddin juga menyebutkan bahwa nantinya akan ada sekitar 100 ribu ASN yang pindah tugas ke ibu kota yang baru.
Surat yang disampaikan berupa pengantar dan kajian teknis terkait lokasi ibu kota baru.
Presiden menjelaskan, pendanaan total kebutuhan untuk ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp466 triliun.
Warganet pun ramai membincangkan lokasi ibu kota baru tersebut sehingga menjadi trending topic di media sosial Twitter.
Macet, banjir, polusi, dan kepadatan penduduk jangan sampai terulang lagi. Maka dari itu, ia menilai perlu dirumuskan tata ruang kota baru dan perlu pengendalian kepadatan penduduk.
Tak hanya Kalimantan, Isran juga meyakini dampak positifnya bisa ke wilayah Indonesia bagian timur.
Pada akhir 2020, sudah mulai dilakukan konstruksi ibu kota baru dan pada akhir 2024 paling lambat proses pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur selesai.
Menurut Mardani Ali Sera, Presiden seharusnya menyiapkan payung hukumnya dan membahas bersama DPR dulu sebelum memutuskan ibu kota baru.
Jokowi menyebut, jika ibu kota dipindah di pulau Jawa, hal itu tidak menyelesaikan persoalan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved