Matangkan Tata Ruang, Jangan Bawa Masalah Jakarta ke Kaltim

ANGGOTA Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta jangan sampai dibawa ke ibu kota baru, yakni sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Menurutnya, persoalan seperti macet, banjir, polusi, dan kepadatan penduduk jangan sampai terulang lagi. Maka dari itu, ia menilai perlu dirumuskan tata ruang kota baru dan perlu pengendalian kepadatan penduduk, sehingga tidak mengundang persoalan di kemudian hari.

"Kota baru jangan sampai mengulang persoalan serupa yg melanda Jakarta, seperti macet, banjir, polusi, kepadatan. Karena tipikal masyarakat Indonesia biasanya mendekat kepada pusat aktivitas pemerintahan. Sehingga harus betul-betul ada pengendalian terhadap kawasan tersebut," kata Baidowi, melalui keterangan tertulisnya, Senin (26/8).

Baca juga: Jokowi: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur

Selain itu, ia mengatakan pemerintah perlu mematangkan konsep pusat bisnis yang kemudian akam disandang oleh Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Ia mengatakan jangan sampai aktivis bisnis ikut dibawa ke ibu kota negara baru dan mengakibatkan sepinya aktivitas perekonomian di Jakarta.

"Menjadikan pusat kota bisnis dan perdagangan harus jelas konsepnya. Jangan sampai nanti aktivitas bisnis dan perdagangan ikut mendekat ke kawasan ibu kota, sehingga nantinya Jakarta menjadi kota yang meredup," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menentukan lokasi baru Ibu Kota di Kalimantan Timur, yakni sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Menurut Presiden, Kaltim menjadi lokasi strategis untuk Ibu Kota Baru. (OL-4)