Ibu Kota Pindah Paling Lambat 2024

TEKA-TEKI di mana lokasi ibu kota baru Republik Indonesia terjawab sudah.

Presiden Joko Widodo ­didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, kemarin, mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru tersebut di Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Pa-ser Utara. Total luas tanah yang disiapkan 180.000 hektare.

Menteri Perencanaan ­Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan pemindahan ibu kota ke Kaltim paling lambat pada 2024.

“Kita akan menyiapkan lahan kemudian ­infrastruktur pada 2020, dari masterplan, urban design, hingga dasar perundangan ibu kota. Setelah itu, pada akhir 2020 sudah mulai dilakukan konstruksi ibu kota baru dan pada akhir 2024 paling lambat proses pemindahan pusat pemerintahan ke Kal­tim,” kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi menyampaikan alasan pemindahan ibu kota karena beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat ­berat, seperti persoalan kemacetan, polusi, dan banjir.

Presiden menyampaikan ­alasan pertama pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai ­Kartanegara ialah risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung ber­api, maupun tanah ­longsor.

Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

“Empat, infrastruktur lengkap, dan lima, telah tersedia lahan pemerintah 158.000 hektare,” kata Jokowi.

Gubernur Kaltim Isran Noor menyambut baik keputusan Jokowi itu. “Dampak positifnya bukan hanya untuk ­kepentingan Kaltim, tapi juga semua provinsi di Kalimantan. Ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat.”

Tak hanya Kalimantan, Isran juga meyakini dampak positifnya bisa ke wilayah Indonesia bagian timur.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ­Syafruddin menyebut tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang menolak dipindahkan ke ibu kota baru. “Tidak, tidak ada yang menolak,” ujarnya seusai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha Tyasa Pemkot Bogor di Lippo Plaza Keboen Raya, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, kemarin. (Mal/Iam/Dhk/DD/DY/X-4)