Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
Jokowi menyebut, jika ibu kota dipindah di pulau Jawa, hal itu tidak menyelesaikan persoalan.
Dubes Zainal mengatakan, akan sangat senang jika Pemerintah Indonesia mengundang Pemerintah Malaysia untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru.
Presiden RI Joko Widodo telah menetukan lokasi baru ibu kota di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Presiden, Kaltim menjadi lokasi strategis untuk ibu kota Baru.
Konsolidasi akbar pemuda Borneo seluruh Nusantara akan diselenggarakan 6-7 September 2019. Mereka akan membahas sosok yang layak diajukan sebagai menteri.
Pembangunan kota cerdas dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah menargetkan setidaknya 100 kota cerdas terbangun pada 2045.
Presiden akan menyampaikan lokasi ibu kota baru yang nanti akan disiarkan langsung melalui YouTube dari Istana Negara pada pukul 13.00 WIB.
Dari sudut pandang demografi , khususnya dari efek mobilitas penduduk dan tekanan kepadatan penduduk terhadap penyediaan layanan publik di perkotaan dan terhadap daya dukung lingkungan.
Bung Karno sangat serius untuk memindahkan ibu kota karena ketika itu sudah ada desain sederhana tentang Palangkaraya menjadi ibu kota baru Indonesia.
Ide pemindahan sudah muncul sejak Presiden pertama Soekarno. Namun, kgagasan tersebut kandas akibat Soekarno fokus pada pelaksanaan Asian Games di Jakarta pada 1962.
Badan Otorita dimaksudkan untuk berkoordinasi menyiapkan roadmap atau peta jalan dalam tiga atau empat tahun ke depan, sehingga rencana pinda ibu kota semakin matang
Pemindahan ibu kota masih terbatas pada kajian-kajian teknis oleh kementerian dan lembaga terkait
Ada dua detail kajian dari Bappenas terkait pemindahan ibu kota. Kaltim itu salah satu pilihan. Keputusan akhir dari Presiden.
Presiden akan memelajari kajian itu sebelum memutuskan lokasi ibu kota baru.
Ia menegaskan, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait lokasi pemindahan ibu kota.
MPR perlu dilibatkan dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota karena terkait jalannnya tugas dan fungsi MPR ke depan.
Menurut Khareon pemerintah seharusnya saat ini fokus untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor ekonomi.
Kebijakan pemindahan ibukota harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.
Lahan yang sudah disiapkan pada tahap pertama pembangunan ibu kota baru sekitar 3.000 ha dari total 300.000 ha.
Hal ini mengingat diperlukannya payung hukum sebagai syarat pemindahan status Jakarta sebagai ibu kota.
Pengembangan wilayah metropolitan dengan format kerja sama dianggap tepat dan jaringannya sudah tidak terhalang oleh wilayah administrasi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved