Pemuda Borneo Dukung Ibu Kota Baru

PEMUDA asal Kalimantan yang tergabung dalam kelompok Borneo Muda mendukung pemindahan ibu kota. Mereka menilai sudah saatnya pemerintah membangun ­Kalimantan.

“Dulu kan pemindahan ibu kota ke zona barat, yakni Yogyakarta, Bukittinggi, Sumatra Barat, dan Bireuen, Aceh. Kini Presiden sudah menyebutkan ibu kota akan pindah ke Kali-mantan, saya sangat meng-ucapkan terima kasih,” kata Presidium Nasional Borneo Muda Harianto Minda.

Harianto mengaku bangga ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Ia yakin pemindahan ibu kota akan berdampak terhadap pemerataan pembangunan di Kalimantan.

“Nah ketika ibu kota pindah ke Kalimantan, minimal ­Kalimantan jadi pusat pemerintahan dan di Jakarta jadi pusat bisnis. Sehingga dua wilayah menjadi lebih kuat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan ibu ko-ta negara yang baru akan ­dipindahkan ke Kalimantan. Kalimantan Timur disebut bakal menjadi wilayah ibu kota baru.

Proses pembangunan itu membutuhkan waktu minimal tiga tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota ba-ru di Kalimantan Timur bisa mencapai 200 ribu sampai 300 ribu hektare (ha).

Pembangunan tahap pertama akan memakan setidak-nya 3.000 ha lahan. Tanah itu akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Selain itu, kelompok Borneo Muda ingin Presiden Joko Wi-dodo memilih menteri dari Pulau Kalimantan. Mereka ingin ada perwakilan menteri asal Kalimantan di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kami ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi ketika sudah pindah (ibu kota), kami meminta minimal ada menteri yang bergabung di kabinet kerja. Menteri apa saja, kalau bisa menteri SDM.’’

Harianto pun akan membuat konsolidasi akbar pemuda Borneo seluruh Nusantara pada 6-7 September 2019. Dalam konsolidasi itu, mereka akan membahas sosok yang layak diajukan sebagai menteri.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Ade Sumardi mengatakan menteri kabinet Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin harus profesional untuk melaksanakan tugasnya, sehngga mampu menyejahte-rakan rakyat.

“Kami berharap menteri kabinet itu bekerja profesional dan memiliki rekam jejak yang baik serta ditunjang sumber daya manusia (SDM) unggul. Saya kira kader PDIP bisa bekerja untuk membantu presiden untuk kesejahteraan rakyat,’’kata Wakil Bupati Lebak itu.

Lewat regulasi
Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur Mahyudin menilai desakan pembentukan undang-undang tak mengganjal rencana pemindahan ibu kota. Pemindah-an harus lewat regulasi.

“Itu memang prosedur normatif, saya kira enggak masalah,” kata Mahyudin.

Mahyudin menuturkan pemerintah harus mengajukan RUU soal penetapan daerah sebagai ibu kota baru. RUU diserahkan dan dibahas DPR. Setelah itu, legislatif memutuskan RUU menjadi undang-undang. (Mir/Ins/P-1)