Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah bisa digunakan sebagai ibu kota baru.
Itu ditandai oleh Presiden Joko Widodo yang sudah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024 mendatang. Meski Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota belum ditandatangani, menurutnya itu tidak menjadi masalah.
"Walaupun Keppres IKN belum keluar, secara de facto sudah digunakan itu (IKN) sebagai ibu kota, pusat pemerintahan. Pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana," kata Doli.
Baca juga : Jokowi: Daerah di Sekitar IKN harus Suplai Bahan Pangan ke Ibu Kota Baru
Menurutnya, Keppres pemindahan ibukota itu hanya untuk menguatkan status de facto bahwa IKN sudah secara resmi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Doli mengingatkan proses pemindahan ibukota baru negara ini bukan perkara mudah. Di dalam Undang-Undang IKN sudah dijelaskan bahwa pembangunan akan selesai secara bertahap hingga 2045 mendatang.
"Undang-undang itu menjelaskan butuh 23 tahun, jadi sempurnanya pemindahan ibukota itu 2045," imbuh dia.
Doli berharap pembangunan IKN bisa memberi dampak yang signifikan terutama dari aspek ekonomi.
"Memang awalnya ada perdebatan, tapi nanti kalau sudah jadi, insya Allah IKN bisa dinikmati oleh semua orang," pungkasnya. (Z-11)
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved