Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PRESIDEN Joko Widodo telah memutuskan memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum menyampaikan lokasi pasti ibu kota baru, Jokowi memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul kenapa ibu kota negara harus pindah.
Jokowi menjelaskan, alasan pertama adalah beban Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah terlalu berat.
Baca juga: Jokowi: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur
“Pertama, beban Jakarta saat ini sudah telalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan pusat, perdagangan, pusat jasa, dan juga airport bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," kata Jokowi, saat konferensi pers pemindahan ibu kota di Istana Negara, Senin (26/8).
Kedua, lanjut Jokowi, beban pulau jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. Ketiga, 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.
Jokowi menyebut, jika ibu kota dipindah di pulau Jawa, hal itu tidak menyelesaikan persoalan. Jokowi pun memutuskan untuk memindahkan ibu kota di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. (OL-6)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah bisa digunakan sebagai ibu kota baru.
Sampai dengan 2024, Indonesia secara resmi memiliki 38 provinsi, termasuk hasil pemekaran terbaru dari wilayah Papua.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved