Dana Pindah Ibu Kota dari APBN Diharapkan Picu Multiplier Effect

PRESIDEN Joko Widodo menyebut pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun. Adapun,19% dari angka tersebut akan diambil dari APBN.

Berkaitan dengan itu, Ekonom dari Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengungkapkan, kucuran dana yang datang dari APBN merupakan dana yang diperuntukkan sebagai investasi.

"Jadi sebenarnya dana itu harus dilihat sebagai investasi. Jadi misalnya nanti ada proyek di sana, lalu nanti ada yang beli. Itu nanti dana Rp466 trilun akan berkembang," kata Ari kepada Media Indonesia, Senin (26/8).

Dirinya menilai, investasi yang dikeluarkan pemerintah diharap dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effct) terhadap sektor swasta maupun BUMN yang akan berpartisipasi dalam proyek pemindahan ibu kota tersebut.

"Nanti itu ada lagi multuplier dari investasi swasta. Jadi pengeluaran pemerintah kita tidak hanya memperhitungkan jumlah yang dikeluarkan, tapi akan mendapatkan pemasukan 5 kali dari itu. Nanti pemerintah bisa dapat pajaknya lagi, dan dibelanjakan lagi. Seperti itu logikanya," ucap Ari.

Baca juga : Hanya 19% Biaya Pindah Ibu Kota Pakai APBN

Ari menjelaskan, 19% dana yang akan dikeluarkan pemerintah dari kas negara akan efektif bila ada industri, pekerja, serta konsumen yang berperan aktif dalam proyek pemindahan ibu kota.

Di sisi lain, Ari tidak memungkiri adanya potensi terganggunya pendanaan APBN lain dari adanya pendanaan pemindahan ibu kota.

Namun begitu, dirinya memprediksi pemerintah akan melakukan realokasi dana untuk memenuhi dana pemindahan ibu kota.

"Pasti ada realokasi. Dari pengeluaran yang kurang produktif jadi produktif Kalau pemindahan ibu kota ini bisa meningkatkan multiplier, bisa saja ada pergeseran prioritas dalam pendanaan APBN," tutup Ari.

Seperti deketahui, Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian  Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan hasil kajian pemerintah berdasarkan resiko bencana minimal serta lokasi yang strategis.

Presiden menjelaskan, pendanaan total kebutuhan untuk ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Nantinya, 19% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama yang berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sementara, sisanya akan berasal dari KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), serta investasi langsung swasta dan BUMN. (OL-7)