DPR Bahas Surat Kajian Pemindahan Ibu Kota di Paripurna Besok

SEKJEN DPR Indra Iskandar mengatakan surat keputusan pemindahan ibu kota yang dikirim Presiden Jokowi telah diterima pimpinan DPR. Ia mengatakan surat yang disampaikan berupa pengantar dan kajian teknis terkait lokasi ibu kota baru.

"Sudah dibaca dan dibahas tadi beberapa pimpinan dewan sudah mendiskusikan hal tersebut, besok akan dibawa ke Paripurna," kata Indra, di Jakarta, Senin (26/8).

Indra mengatakan setelah dibahas di rapat paripurna dan disetujui anggota DPR, lalu dikembalikan ke rapat pimpinan, kemudian diteruskan ke komisi DPR yang berhubungan dengan pemindahan ibu kota dan dibentuk panitia kerja.

"Karena ini lintas sektoral nanti dibawa ke salah satu komisi untuk dibentuk panja. Pemilihan ibu kota kan ada permasalahan tata ruang, infrastruktur, keuangan, pemerintahan, hukum, macam-macam," kata Indra.

Baca juga: Matangkan Tata Ruang, Jangan Bawa Masalah Jakarta ke Kaltim

Lebih lanjut, Indra mengatakan saat ini DPR tengah menunggu naskah akademik dan RUU Pemindahan Ibu Kota dari Presiden. Ia mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan Bappenas untuk menanyakan naskah akademik sebagai dasar dari RUU Pemindahan Ibu kota tersebut.

"Kami sekarang ini masih menunggu di surat Pak Presiden kan menyampaikan mengusulkan RUU. sampai sekarang kita belum terima," kata Indra.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan setelah penentuan lokasi yang diumumkan Presiden Joko Widodo hari ini, Pemerintah akan menyusun naskah akademik sebagai dasar dari penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU).

“Kami menyiapkan naskah akademik yang akan menjadi dasar RUU untuk ibu kota baru tersebut,” kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Bambang menambahkan, pada 2020, akan diselesai tahap persiapan mulai dari master plan, urban design hingga dasar perundangan ibu kota. (OL-4)