Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PA 212 tidak mempermasalahkan jika kasus pembakaran bendera PDIP diusut dengan proses hukum
Salah satu alasan penolakan ialah tidak masuknya Tap MPRS/XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran.
Nilai-nilai Pancasila sangat terasa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia bagian timur,buktinya dengan keberagaman tetap menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia itu.
"Pak SBY menurut saya jangan juga cuma lempar isu. Kalau ada yang diketahui silahkan sampaikan saja ke publik jangan disimpan-simpan juga."
Pancasila adalah vaksin terbaik untuk tingkatkan kekebalan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme.
Salah satunya, sudah disepakati pasal mengenai Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP untuk dihapus.
Lantaran RUU tersebut merupakan inisiatif DPR, Mahfud menyatakan kelanjutannya berada di tangan parlemen bukan pada pemerintah.
Selain itu, RUU ini bermaksud menguatkan legal standing BPIP dalam tugas dan wewenang menginternalisasikan dan membumikan Pancasil
Setelah serangkaian penolakan, pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU HIP. Tapi langkah itu dinilai belum cukup, RUU HIP harus dicabut dari prolegnas.
"Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi masyarakat."
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi telah mempelajari RUU itu. Hasilnya, pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut.
Kepada purnawirawan TNI/Polri, Presiden berkomitmen untuk menutup pintu bagi paham-paham lain yang mengancam, terutama komunisme, tumbuh di Tanah Air.
Penegasan tersebut disampaikan presiden untuk menggapi polemik yang muncul di publik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Pemerintah memiliki komitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham-paham lain terutama komunisme untuk dijalankan di Tanah Air.
Purnawairawan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Purnawirawan ingin Pancasila tidak tercabik-cabik oleh paham yang merusak Pancasila, seperti liberalisme, komunisme dan radikalisme
Mulyono menjelaskan saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah. Namun, pemerintah meminta DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat lebih luas lagi untuk peraturan itu.
PAN tidak keberatan apabila pandangan fraksi- fraksi dibuka ke publik. Dengan demikian, akan terlihat pihak yang menolak RUU tersebut.
Kesalahan dalam RUU HIP tidak hanya per pasal, tetapi juga per kalimat. Rumusan norma sebisa mungkin harus menghindari ambiguitas dan multiinterpretasi.
Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif, menjelaskan kesalahan dalam RUU HIP tidak hanya per pasal melainkan per kalimat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved