Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHIMPUNAN Alumni 212 mengaku tidak mengenal kelompok massa yang membakar bendera PDIP saat menggelar aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR RI, Rabu (24/6).
“Kami sedang usut juga. Kami tidak mengenal siapa mereka itu. Bisa saja mereka penyusup, kita tidak tahu,” kata Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6).
Dia pun tidak mempermasalahkan jika kasus pembakaran bendera PDIP diusut dengan proses hukum.
“Silakan saja. Ini kan Negara hukum. Silakan diusut tidak ada masalah,” ungkap Novel.
Seperti diketahui, beredar video yang menampilkan aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) viral di media sosial. Disebut-sebut bendera PDIP dibakar oleh massa yang melakukan unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Baca juga: Demo RUU HIP di Depan DPR, Rute Transjakarta Koridor 9 Dialihkan
Terpisah, Ketua Komisi III DPR Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengusut serta menindak tegas dalang di balik pembakaran bendera PDI Perjuangan. Herman mengecam segala aksi-aksi provokatif yang mencoba memecah belah persatuan bangsa.
Untuk itu, aparat kepolisian harus profesional dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Terhadap aksi pembakaran bendera partai di demo penolakan RUU HIP kemarin. Saya mendorong Kapolri untuk segera mengusut dalang di balik aksi provokatif ini," kata Herman.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, siapapun yang melanggar hukum harus diberi sanksi tegas. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, Ia meminta kepada seluruh pihak agar tidak terpancing dan selalu mengedepankan dialog dalam mengatasi perbedaan.(OL-5)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved