Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang berada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-undang.
Pengaturan PIP dalam undang undang merupakan langkah maju dalam proses pembumian Pancasila.
Kondisi Indonesia pascareformasi cukup memprihatinkan. Banyak dari generasi muda yang tak mengetahui makna Pancasila.
Pembinaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara penting dilakukan bagi setiap warga negara, aparatur negara hingga pemerintah.
Apkasi mengajak kaum milenial menjadi wirausaha atau pelaku UMKM yang Pancasilais dengan semangat gotong royong untuk menggerakkan perekonomian bangsa.
Jika kewenangan dalam pembinaan Pancasila hanya diatur perpres, itu berarti menyerahkan Pancasila pada kemauan politik presiden.
Jika kewenangan dalam pembinaan Pancasila hanya diatur dalam Perpres itu berarti menyerahkan Pancasila pada kemauan politik dan diskresi presiden tanpa kontrol publik dan DPR.
Bonus demografi Indonesia seharusnya menguntungkan tidak secara ekonomi. Tapi juga untuk menyemai nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan dalam keseharian.
Terbukti dengan Pancasila, Indonesia bersatu dan manpu menghadapi berbagai ujian sejarah seperti kemampuan memadamkan pemberontakan PKI, DI/TII, Permesta, Pemberontakan RMS dan lainnya.
Yang lebih penting saat ini adalah penguatan pada penerapan Pancasila. Khususnya terkait dengan sila kelima, yang adalah perwujudan kejahteraan sosial.
Langkah pengaturan soal pembinaan ideologi Pancasila dalam undang-undang dinilai sebagai langkah tepat, termasuk mengubah nama RUU.
Pertama, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat karena sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila berangsur ditinggalkan dan ditanggalkan."
Pengaturan PIP dalam UU harus dipastikan guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Bukan menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan pemerintah.
TVOne diminta harus hati-hati di tengah sensitifnya pembahasan RUU HIP yang menyita perhatian publik. Hal ini agar tidak terjadi benturan di masyarakat akibat kabar atau berita yang dibangun
Setidaknya ada dua opsi yang bisa ditempuh sesuai mekanisme aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, lima sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila.
Ketua MPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet) meminta pemerintah memberlakukan kembali pelajaran Pancasila di semua tingkat pendidikan karena pentingnya mata pelajaran Pancasila bagi generasi muda
"Saya dengar pemerintah akan memperbaiki dan mengubah daftar isian masalah RUU itu, di mana pasal-pasal yang sensitif dan kontroversi itu didalami lagi," kata Bamsoet
"Kami mendorong pemerintah untuk segera memberlakukan pelajaran Pancasila kembali di semua tingkatan," kata Bamsoet
“Tidak perlu menunggu 60 hari. Terlalu lama. Jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi.”
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved