Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah memberlakukan kembali pelajaran Pancasila di semua tingkat pendidikan. Dirinya menekankan pentingnya mata pelajaran Pancasila bagi generasi muda.
"Kami mendorong pemerintah untuk segera memberlakukan pelajaran Pancasila kembali di semua tingkatan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Sabtu (27/6).
Dirinya mengakui bahwa memang sejak era reformasi, pelajaran pendalaman tentang Pancasila tidak dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Hal ini berbeda saat Orde Baru berkuasa, pemerintahan Soeharto kala itu mewajibkan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
"Yang terjadi adalah banyak sekali kemerosotan budi pekerti kita sebagai bangsa dan negara terhadap berbagai ancaman-ancaman yang muncul di masyarakat kita. Apalagi menghadapi kerasnya informasi," ucap Bamsoet.
Kini, pembicaraan soal Pancasila kembali mengemuka, setelah munculnya RUU HIP. Bamsoet menuturkan sepengetahuannya saat ini pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP dan sekarang tengah mengkaji lebih dalam draf RUU tersebut.
Baca juga : Puan Serukan Gotong Royong Tangani Covid-19 di KTT ASEAN
"Saya dengar pemerintah akan memperbaiki dan mengubah daftar isian masalah RUU itu, di mana pasal-pasal yang sensitif dan kontroversi itu didalami lagi," katanya.
Bamsoet mengungkapkan, perubahan itu berpeluang juga mencakup dikembalikannya nama RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Nama ini pula yang masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2020.
Pembinaan, kata Bamsoet, berarti lebih teknis dan memayungi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kata Bamsoet, isinya ialah tentang blue print bagaimana membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat.
"Bersama juga MPR yang melakukan tugas empat pilar, salah satunya membumikan Pancasila," ujar Bamsoet. (OL-7)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved