Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengajak kaum milenial membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan kondisi Indonesia yang akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi yang dimaksud Bamsoet, panggilan akrab Bambang, ialah besarnya penduduk usia produktif yang juga didominasi kalangan milenial.
"Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran," ujar Bamsoet, saat menjadi pembicara utama pada acara Milenial Talk Conference 2020 di Jakarta, Minggu (5/7).
Tingginya jumlah milenial, kata Bamsoet, harus berdampak positif terhadap ekonomi dan dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila. Pasalnya cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman sehingga tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.
"Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita," kata Bamsoet.
Dia mengungkapkan, survei LSI Tahun 2018 menemukan dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10%. Pada Tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2% dan hingga Tahun 2018 turun menjadi 75,3%.
Baca juga : Gara-Gara Joko Tjandra, Dukcapil Jaksel Diadukan ke Ombudsman
Sementara survei pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18-25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61% responden yang merasa yakin dan setuju nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.
"Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekadar hapalan di luar kepala," kata Bamsoet.
Terkait nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat. Pertama, jumlah usia produktif merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan.
Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia pada rentang tahun 2020-2035.
Mantan Ketua DPR RI tersebut menjelaskan sejumlah negara berhasil memanfaatkan bonus demografi yang mereka alami, seperti Korea Selatan,Tiongkok, dan Jepang, namun ada juga yang gagal.
"Tidak semua negara sukses. Misalnya, Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal sehingga sekitar 53% generasi milenial Afrika menjadi pengangguran," ujar Bamsoet. (P-5)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved