Rabu 15 Juli 2020, 17:37 WIB

Soal RUU HIP, DPD : Perlu Dirombak Total

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Soal RUU HIP, DPD : Perlu Dirombak Total

Dok. DPD RI
Kunjungan DPD ke Media Group

 

WAKIL Ketua DPD yang juga Tim Kerja (Timja) Pimpinan DPD RI Nono Sampono dengan tegas mengatakan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang berada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-undang.

Pasalnya, Pancasila tertulis dalam pembukaan (preambule) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah.

"Perubahan hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu sistem pemerintahan negara dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia," kata Nono saat ditemui seusai melakukan kunjungan bersama jajaran pimpinan DPD lain ke Kantor Media Group, Jakarta, Rabu (15/7).

Oleh karenanya, Tim Panja DPD RI menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). DPR diminta untuk merombak total draft RUU HIP jika tetap ingin melakukan pembahasan. Menurut Nono, RUU HIP yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan BPIP haruslah diubah secara total dan mendasar.

"Dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila dalam norma UU," jelasnya.

Baca juga : Dukung Reshuffle, LaNyalla Usulkan ada Perwakilan DPD di Kabinet

Nono mengakui, BPIP seperti halnya Badan-Badan yang lain, tentu memerlukan payung hukum yang mengatur tugas peran dan fungsinya dalam melakukan pembinaan atau penguatan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai medium. Dia menilai penting juga untuk diatur kesamaan peran dan fungsi yang selama ini telah dilakukan oleh MPR RI melalui program Sosialisasi Empat Pilar.

"Selama ini kan masih wacana, kami wait and see juga. Tapi secara internal kita buat kajian karena terkait Pancasila itu bersinggungan di MPR," tuturnya.

Nono menjelaskan, apabila sidang MPR memutuskan MPR diberikan kewenangan kembali mengenai haluan negara maka DPD akan turut serta di dalamnya. Nono pun menjelaskan bahwa pada prinsipnya DPD menyeyutujui rencana amandemen terbatas terhadap UUD 45.

"Kalau MPR di kasih kewenangan kembali akan haluan negara, di dalamnya kan ada DPD. Bagaimana DPD berperan kalau ga ada peran yang semestinya. Jadi kita setuju untuk amandemen terbatas," jelas Nono. (OL-7)

Baca Juga

Twitter PSS Sleman

PSS Slemen dan Persipura Harus Puas Berbagi Poin

👤Ant 🕔Selasa 07 Desember 2021, 21:28 WIB
Meski saling menyerang, hingga babak pertama usai, kedua tim belum memperoleh peluang membuahkan...
Antara

Tuntutan Hukuman Mati Dinilai Permainan Psikologis dan Represif

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 Desember 2021, 20:45 WIB
"Sementara kita tahu kualitas kerja institusi penegak hukum dan aparatnya masih banyak celah negatif.," kata...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Diangkat jadi ASN Polri, Novel Punya Keinginan Kembali ke KPK

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 07 Desember 2021, 20:37 WIB
Menurut Novel, harapan itu bisa terjadi bila KPK memiliki pimpinan yang mempunyai keinginan serius dalam memberantas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya