Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
TERSIAR kabar ada pernyataan bersama FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Center tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja di Istana Negara, pada Selasa (13/10) atau besok. Ini disebutkan berlangsung hingga Presiden Jokowi lengser.
Pernyataan tersebut beredar di pesan berantai Whatsapp dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia juga ikut unjuk rasa. Apakah itu benar atau hoaks?
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi kabar itu ke pimpinan FPI, GNPF Ulama, dan PA 212. Ternyata kabar itu hoaks.
Ia mengatakan FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 memang akan melakukan aksi unjuk rasa besok, tetapi tergabung dalam ANAK atau Aliansi Anti Komunis NKRI bersama sejumlah ormas dan keagamaan lain.
"Kemarin, ada dua seruan, dari ANAK NKRI dan penyataan sikap PA 212, GNPF Ulama, dan FPI. Setelah kami konfirmasi rupanya yang satu ini (pernyataan sikap) hoaks. Yang benar yaitu seruan ANAK NKRI," kata Nana, ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (12/10).
Seruan ANAK NKRI itu bertajuk aksi 1310 tentang menolak UU Ciptaker dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP serta meminta pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
Aksi itu bakal berlangsung di Istana Negara, Selasa (13/10), pada pukul 13.00 WIB. Pada poster itu bertuliskan, "Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang".
Nana mengatakan pihaknya telah menerima pemberitahuan itu dari ANAK NKRI dan diperkirakan akan ada seribu orang memadati kawasan seputar Istana Negara.
"Pemberitahuan sudah kami terima. Massanya seribu orang. Kita tunjukkan apa mereka seribu atau bukan. Polri dan TNI akan mengawal dan amankan. Persiapan sudah kami lakukan," kata Nana. (OL-14)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
Perlu langkah preventif sejak pra dan proses perumusan dan perancangan yang juga merupakan tugas BPIP.
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
Bila hanya mengubah judul tetapi tidak mengubah arah dan jangkauan pengaturan, RUU tidak perlu melalui kesepakatan Prolegnas kembali.
Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan RUU HIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved