Minggu 19 Juli 2020, 07:39 WIB

Tuntutan PA 212 untuk Makzulkan Jokowi Dinilai Ngawur

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tuntutan PA 212 untuk Makzulkan Jokowi Dinilai Ngawur

ANTARA/Mohammad Ayudha
Ilustrasi--aksi demonstrasi PA 212

 

TUNTUTAN pemakzulan Presiden Jokowi hingga pembubaran PDIP oleh massa PA 212 bersama aliansi organisasi lainnya dinilai ngawur. Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Kalau pemakzulan presiden dan pembubaran PDIP saya kira itu salah sasaran ya," kata Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar, Minggu (19/7).

Dia mengatakan tidak tepat bila massa aksi hanya menuntut pembubaran PDIP karena fraksi lain di DPR pun turut serta. Dengan demikian salah alamat bila menyalahkan satu pihak saja.

Baca juga: Gaungkan Pancasila melalui Olahraga

"Secara objektif, kalau hanya menyalahkan PDIP, menurut saya, agak tidak adil terus apalagi sampai pemakzulan presiden, menurut saya memang tidak pas," terangnya.

Hal lain, Ketua KPAI Susanto meminta anak-anak termasuk pelajar tidak dilibatkan dalam aksi atau kegiatan demonstrasi. Alasannya sangat jelas para calon penerus kepemimpinan bangsa itu mestinya fokus mengenyam pendidikan.

"Kami mengimbau semua pihak agar usia anak-anak termasuk pelajar tidak dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/Palce Amalo

Eks Bupati Kupang Tersangka Dugaan Korupsi Aset Rp9,6 Miliar 

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 03 Desember 2021, 23:18 WIB
"Terkait kasus dugaan tipikor pemindahtanganan aset Pemkab Kupang berupa tanah dan bangunan yang terletak di...
Dok. Sahabat Ganjar

Sahabat Ganjar NTB Gelar Konsolidasi rumuskan Strategi 3 Tahun Ke Depan 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 23:08 WIB
Mereka sepakat akan mengawal Gubernur Jateng menjadi Bapak Rakyat Indonesia nomer satu pada...
Antara/Idhahd Zakaria

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus HAM Berat Paniai 

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 03 Desember 2021, 22:49 WIB
Keputusan dan Surat Perintah Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan Surat Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Nomor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya