Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KAUKUS Muda PPP melapor ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terkait dugaan pelanggaran penyiaran yang dilakukan salah satu televisi swasta yakni TV One.
Hal ini menyusul penyebutan PPP sebagai partai pendukung RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam program Kabar Indonesia Pagi yang disiarkan Rabu (26/6).
“TV One sebagai media besar di Indonesia harusnya tidak menyebar atau membuat berita palsu karena tabel data yang mereka buat jelas-jelas salah, ini menandakan tidak teliti dan cermat dalam memilah berita. Masa media besar bisa teledor seperti itu,” Kata Kordinator Kaukus Muda PPP Jafar Shodiq dalam keterangan resmi, Jumat (3/7).
Menuru Jafar, pihak terlapor harus hati-hati di tengah sensitifnya pembahasan RUU HIP yang menyita perhatian publik. Hal ini agar tidak terjadi benturan di masyarakat akibat kabar atau berita yang dibangun sehingga memberi catatan dengan melaporkannya ke KPI.
“Banyak masyarakat yang akhirnya menuding dan membully partai yang ditampilkan seolah-olah mendukung seperti PPP, padahal kenyataan sama sekali tidak benar," tuturnya.
Baca juga: Ketua MPR Usulkan 2 Opsi Ubah RUU HIP jadi RUU PIP
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Penjatuhan sanksi KPI Pusat Surahmawati mengaku akan memproses pengaduan Kaukus Muda PPP ini. KPI akan menganalisa dan mentracking konten yang dianggap melanggar penyiaran.
“Nanti KPI akan melakukan pemanggilan untuk TV One, dan kapan waktunya, kami akan mengundang bapak, kita akan panggil untuk melakukan mediasi,” ujar Surahmawati.
KPI, menurut Surahmawati, selalu menindaklanjuti laporan masyarakat, dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan.
“Yang sudah sudah dilakukan pak, jika ingin mediasi, berarti kami panggil lembaga penyiarannya dan pihak pengadu juga akan dipanggil untuk duduk sama-sama, solusinya seperti apa,” pungkasnya.(OL-5)
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
DALAM rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, politikus PDI Perjuangan Ancilla Hernani menggelar Festival Pancasila dan Pekan Kebudayaan Daerah di Kota Metro, Lampung, Rabu (4/6).
PADA 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebagai filosofi, dasar dan ideologi negara, sudah sepantasnyalah hari lahir Pancasila diperingati secara nasional.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved