Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MANTAN Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai meminta Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka saja secara blak-blakan di publik bahaya apa yang akan ditimbulkan soal polemik RUU Haluaan Ideologi Pancasila. Pernyataan SBY yang menyebut ada bahaya dan itu disimpan sendiri oleh SBY justru menimbulkan kegaduhan baru di publik.
"Pak SBY menurut saya jangan juga cuma lempar isu. Kalau ada yang diketahui silahkan sampaikan saja ke publik jangan disimpan-simpan juga," ungkap Natalis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6)
Menurut dia apa yang disampaikan SBY soal bahaya polemik RUU HIP harus disampaikan lugas kepada publik.
"Jangan sampai publik menilai bahwa justru Pak SBY yang sebenarnya memancing kegaduhan baru. Apa bahaya itu sampaikan saja jangan sembunyi-sembunyi," tegasnya.
Baca juga: Soal RUU HIP, SBY Harap Jangan Sampai Ada Perpecahan Baru
Sebelumnya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ikut menanggapi polemik terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Menurut SBY, baik DPR maupun pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara karena jika keliru maka dampaknya akan sangat besar.
"Saya mengikuti hiruk pikuk sosial dan politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya juga sudah membaca dan mengkaji RUU tsb. Tentu ada pendapat dan tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas," ungkap SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Selasa (23/6).
Menurut SBY membahas hal yang berkaitan ideologi dan dasar negara harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
"Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara dan merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar," lanjut SBY.Tangkapan layar akun Twitter @SBYudhoyono Baca juga: Perdebatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Harus DihentikanDalam pandangannya, SBY menegaskan pemosisian ideologi harus tepat dan benar.
"Ingat, proses "nation building" dan "consensus making" yang kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada "ideological clash" dan perpecahan bangsa yang baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat," tutup SBY. (A-2)
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Meskipun tantangan terbesar berada di kawasan Afrika, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tidak boleh lengah.
Presiden RI ke-6 itu juga menyoroti wilayah Papua yang masih menyumbang 93% dari beban malaria nasional, dan menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan.
SBY menyoroti, konflik dan peperangan geopolitik yang terus berlangsung.
Menurut dia, hal tersebut tindakan luar biasa yang patut diapresiasi.
SBY mengakui, dinamika demokrasi di Indonesia mengalami berbagai pasang surut.
Ia menyoroti perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan terbaru, yang menurutnya berdampak pada stabilitas global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved