Berita Terbaru pancasila Hari Ini

Pakar: Tak Ada Gunanya Menunda, Batalkan RUU HIP

"Kalau alasannya untuk memperkuat BPIP. Buat saja RUU BPIP. Pancasila jangan didistorsi dengan RUU HIP. Pancasila sudah ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 (konstitusi)."

Tidak Cukup Ditunda, RUU HIP Harus Dibatalkan

Kita harus mengawal, melihat, dan mencermatinya. Jangan sampai masyarakatnya udah diem tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang

DPR akan Ikuti Keputusan Pemerintah Soal RUU HIP

"Ikut pemerintah. Karena RUU tidak akan bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Rabu, (17/6).

Penundaan Pembahasan RUU HIP Diapresiasi

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay memuji langkah Mahfud MD yang menghentikan pembahasan karena respons negatif masyarakat.

Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Kalau kemudian ini menimbulkan kegaduhan, sebaiknya tidak usah dilanjutkan

Tiga Ormas Islam Apresiasi Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP

Tiga Ormas Islam besar. MUI, NU dan Muhammadiyah mengapresiasi pemerintah menunda pembahasa RUU Haluan Ideologi Pancasila yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

PBNU: Pembahasan RUU HIP Berpotensi Picu Konflik

PBNU berpandangan RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik.

Geger RUU HIP, Ketua Umum ICMI: Kita Harus Selesaikan!

Jangan tunda hanya untuk menghindar dari konflik (conflict avoidance), lebih baik hadapi dan atasi perbedan atau konflik (conflict resolution) supaya tidak jadi ganjalan di masa depan.

Atas Nama Pemerintah, Wapres: Pembahasan RUU HIP Ditunda

Ada dua alasan yang membuat pemerintah mengambil keputusan tersebut yaitu terkait substansi dan prosedur.

Polemik di Masyarakat jadi Alasan Sejumlah Fraksi Tolak RUU HIP

Sejumlah fraksi dengan tegas menolak RUU HIP salah satunya karena ingin memperjuangkan aspirasi ormas dan masyarakat luas yang keberatan RUU HIP tetap dilanjutkan.

Pemerintah Didorong Buka Dialog RUU HIP

"Lebih baik dimanfaatkan untuk dialog kebangsaan, biar semua pihak saling membuka diri untuk mendengar aspirasi yang berkembang."

Direktur Pusako Unand Nilai HIP Serupa Ideologi Komunis

DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand),  Feri Amsari menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mirip upaya pendoktrinan wadah tunggal.  

Enggan Bahas RUU HIP, Presiden Tidak Akan Kirim Surpres

Dari sisi substansi, pemerintah juga menegaskan bahwa Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

PBNU: Pancasila Tidak Butuh Penafsiran Lewat RUU HIP

Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit  dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Mahfud: TAP MPR Soal PKI Tidak Bisa Dicabut

"Itu merupakan satu produk hukum peraturan perundang yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini," tegas Mahfud.

Mahfud MD: Presiden Tunda Bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila

Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Fokus Covid-19, Pemerintah Tolak Pembahasan RUU HIP

"Fokus dan kekuatan pemerintah ditujukan ke sana (Covid-19). Kalau dibagi untuk membahas RUU HIP, nanti bisa-bisa terganggu."

Demokrat Desak DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU HIP

Indonesia hari ini juga tidak memerlukan RUU HIP, selain karena memiliki banyak masalah di hampir semua pasalnya.

DPR: Proses RUU HIP Masih Panjang

Proses RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih panjang. DPR masih menunggu surat presiden (surpres) diserahkan.

RUU HIP Harusnya Perkuat Nilai Pancasila Bagi Anak Bangsa

Pemerintah tidak membuka pintu untuk paham ideologi-ideologi lain melalui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP).

Ramadan dan Ruh Badar: Pelajaran Strategi, Musyawarah, dan Disiplin dari Perang Badar

Menjadi Hamba Rabbani, Bukan Sekadar Hamba Ramadani

Indonesia dan Geopolitik Transisi Energi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia