Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah tidak membuka pintu untuk paham ideologi-ideologi lain melalui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP).
Baleg DPRRI harus secara demokratis memperhatikan suara rakyat tersebut. Kalau RUU HIP itu tetap akan dibahas, alasan utamanya ialah dalam rangka melaksanakan aspirasi Rakyat.
Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dinilai sudah sangat kuat dan tidak perlu lagi diatur dalam UU.
"Tentu kita sebagai pimpinan tidak bisa begitu saja mengeluarkan sikap resmi lembaga. Meskipun mayoritas senator menolak RUU HIP," tandasnya
Muhammadiyah berpendapat RUU HIP sebaiknya tak dilanjutkan pembahasannya untuk menjadi undang-undang.
Jika RUU HIP dipaksakan dibahas oleh DPR saat ini makan hanya akan menambah polarisasi yang terjadi di masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit saat ini.
Dalam waktu dekat DPR akan melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk bertukar pendapat terkait RUU HIP.
"Pancasila tentu amat sangat penting, tetapi masalah riil yang kita hadapi adalah pandemi covid-19. Pancasila penting, tapi tidak urgent," ujarnya.
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
NasDem akan menolak melanjutkan pembahasan jika Tap MPRS tentang Pembubaran PKI tidak dijadikan landasan atau konsiderans pembahasan RUU HIP.
Jika kita memimpikan segenap warga dan golongan mau menerima Pancasila, harus diusahakan agar berbagai pihak bisa menemukan persambungannya dengan rumusan tersebut.
"Akan sangat bijak sekiranya semua pihak kedepankan dialog, sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila," ucap Hasto.
"Ideologi selain Pancasila itu kan tidak boleh. Jadi TAP MPR tentang pembubaran PKI itu wajib jadi landasan pembahasan RUU HIP," tutur Saan.
Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia harus terus dikuatkan dan terus diinternalisasi pada masyarakat Indonesia.
Konsideran itu tetap harus dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan berpolitik DPR.
Menurut dia, RUU itu menurunkan derajat Pancasila dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama.
NasDem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU tersebut
Negara Pancasila mengakomodasi semua ajaran, sepanjang ajaran itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Intinya, ada pengakuan terhadap pluralisme dan menjunjung tinggi perbedaan.
Para purnawirawan yang sebagian besar adalah anggota Legiun Veteran RI ini juga mengungkapkan rasa rindunya untuk bertemu Presiden Jokowi.
KETUA Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva mengatakan Pancasila merupakan jalan tengah dari semua ideologi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved