Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
FRAKSI Partai NasDem enggan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Alasannya embrio regulasi ini menuai dan dapat memperlebar polarisasi di tengah kondisi ekonomi bangsa yang terpukul virus korona atau covid-19.
"Pandemi covid-19 saat ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau RUU HIP dipaksakan dibahas oleh DPR saat ini makan hanya akan menambah polarisasi yang terjadi di masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit saat ini," papar Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Senin (15/6).
Menurut dia, Fraksi NasDem mengutamakan untuk menjaga perasaan masyarakat yang berusaha kembali bersatu di tingkat akar rumput usai pemilu 2019 dan fokus membantu memulihkan ekonomi akibat pandemi virus korona. Hal itu sangat prioritas ketimbang melanjutkan RUU yang penuh dengan kontroversi.
Baca juga: Dua Kali Insiden, DPR Desak Audit Seluruh Alutsista TNI
"Seakan akan kesannya DPR kurang kerjaan dan tidak memahami suasana kebatinan masyarakat. DPR fokus dengan pengawasan dan penanganan covid-19, pelaksanaan haji dan pelaksanaan pilkada 9 desember yang akan datang," ungkapnya.
Ia mengatakan seluruh anggota Fraksi NasDem sudah memiliki keputusan untuk tidak turut serta dalam RUU HIP. "Fraksi NasDem sesuai dengan perintah ketua fraksi sudah secara tegas akan menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP apalagi tidak dicantumkannyaTAP MPRS no 25 tahun 1966 sebagai penjamin agar kita dapat melaksanakan dan mengamalkan sila pertama dari Pancasila selama ini dengan baik," pungkasnya. (OL-4)
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
PARTAI NasDem mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan.
PARTAI NasDem membeberkan pandangan terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved