Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mirip upaya pendoktrinan wadah tunggal.
"Jadi sangat mirip negara komunis yang memaksakan keseragaman di bawah kendali negara tanpa keberagaman warna khas Pancasila. RUU HIP malah terkesan antipancasila itu sendiri," ungkap Feri, Selasa (16/6).
Tujuannya, sambung Feri, tentu saja membangun otoritarianisme. Memaksakan kelompok lain harus sama dengan tafsir Pancasila versi kelompok yang berkuasa.
"Pancasila itu beragam warna. Masak Pancasila mau ditunggalkan. Nilai-nilai filosofis kehidupan bernegara tidak perlu diundang-undangkan," tukas Feri. Saat ini proses RUU HIP tengah berjalan, dimana DPR masih menunggu surat presiden (surpres) diserahkan. (OL-13)
Baca Juga: Ini Alasan RUU HIP Tidak Perlu Dibuat
Baca Juga: Jimly Nilai TAP Pembubaran PKI Layak jadi Landasan RUU HIP
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Pelajari 7 butir Sila Pertama Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia digital.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved