Pemerintah Didorong Buka Dialog RUU HIP

PAKAR Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie sependapat dengan keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Namun, penundaan harus diisi dengan upaya DPR dan juga pemerintah melakukan dialog-dialog terkait RUU tersebut.

"Setuju dengan keputusan pemerintah tapi lebih baik dimanfaatkan untuk dialog kebangsaan, biar semua pihak saling membuka diri untuk mendengar aspirasi yang berkembang," ujar Jimly, ketika dihubungi, Selasa, (16/6).

Ia mengimbau pemerintah dan DPR agar jangan menunda hanya karena ingin menghindar dari konflik. Bila demikian konflik juga hanya akan tertunda tanpa ada penyelesaian.

"Jangan tunda hnya utk mnghindar dari konflik (conflict avoidance), lebih baik hadapi dan atasi perbedan atau konflik (conflict resolution) supaya tidak jadi ganjalan di masa depan," ujar Jimly.

Jimly mengatakan, memang sebaiknya pembahasan RUU HIP tidak dilakukan dengan terburu-buru. Karena RUU tersebut menyangkut ideologi, bukan hal teknis yang lebih mudah dijabarkan. Namun, bukan berarti pembahasan juga tidak dilakukan.

"Kita harus menyelesaikan, jangan sampai kita larut dalam pertentangan. Jangan menolak dan menghindari, dibicarakan saja," tutur Jimly. (OL-8).