Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sudah tepat. Namun, akan lebih baik bila pembahasan bukan hanya ditunda, melainkan dibatalkan.
"Tak ada gunanya dilanjutkan lagi. Karena hanya akan menambah penolakan masyarakat pada RUU HIP tersebut," ujar Ujang, ketika dihubungi, Kamis, (18/6).
Ujang mengatakan melanjutkan RUU HIP akan bisa menyebabkan chaos. Menunda pembahasan sama saja dengan hanya menunda kegaduhan.
"Kalau alasannya untuk memperkuat BPIP. Buat saja RUU BPIP. Pancasila jangan didistorsi dengan RUU HIP. Pancasila sudah ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 (konstitusi)," ujar Ujang.
Baca juga: Tidak Cukup Ditunda, RUU HIP Harus Dibatalkan
Ia mengatakan, Pancasila tidak boleh diubah atau diutak-atik lagi dengan membahas RUU HIP.
"Pancasila harga mati. Tak perlu didistorsi," ujarnya.
Ia mengatakan bahkan RUU HIP tak perlu juga didalami. Isi dari draft RUU HIP dianggap sudah banyak kesalahan.
"Isinya banyak yang salah kaprah. Dari pada menyulut konflik di masyarakat lebih baik dibatalkan," tutup Ujang. (A-2)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved