Sabtu 20 Juni 2020, 23:56 WIB

Pemerintah Beri Kesempatan DPR Serap Asipirasi RUU HIP

Pemerintah Beri Kesempatan DPR Serap Asipirasi RUU HIP

Dok MI
Ilustrasi

 

STAF khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) untuk memberikan kesempatan kepada DPR RI untuk menyerap lebih jauh aspirasi elemen masyarakat.

"Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi/ masukan dari setiap elemen masyarakat," ujar Dini dikutil dari Antara, Sabtu (20/6).

Dini membenarkan bahwa dalam pertemuan bersama purnawirawan TNI-Polri dan legiun veteran Indonesia, Presiden menegaskan pemerintah tidak mengeluarkan daftar inventarisasi masalah RUU HIP lantaran belum mengetahui arah rancangan beleid tersebut.

Adapun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan dari sekian banyak hal yang dibicarakan Presiden dengan purnawirawan dan legiun veteran, ideologi Pancasila menjadi fokus perbincangan.

“Dalam diskusi, legiun veteran dan purnawirawan itu menyampaikan usul-usul yang sifatnya konkret. Tetapi prinsipnya sama antara Presiden dan kita semua yang hadir bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah final,” ujar Mahfud.

Payung hukum terhadap hal tersebut, kata Mahfud melanjutkan, juga sangat kuat.

“Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu berlaku mutlak karena sudah dikunci keberlakuannya oleh Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003. Pada masalah itu sama semuanya, sependapat. Pancasila itu adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan UUD 1945," tandasnya. (OL-8).

Baca Juga

MI/Susanto

Usung Kesejahteraan, Golkar Optimistis Menang Pemilu 2024 

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 21:45 WIB
Airlangga mengatakan Partai Golkar akan berperan dalam pembangunan ekonomi dengan mengusung visi kemajuan bangsa dengan meningkatkan...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Pandemi Jadi Ujian bagi Partai Politik dan Penyelenggara Negara 

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 21:24 WIB
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif diuji untuk bisa menangani krisis kesehatan dan ekonomi yang bergulir di waktu yang...
MI/M Irfan

Komjak Pastikan Dugaan Jaksa Minta Uang di Lampung Ditindak 

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 19:11 WIB
"Kami tentu akan memastikan masalah ini diselesaikan dengn baik dan benar, serta jika ada yang melakukan kesalahan ditindak sesuai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya