Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ngotot menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Lobi pimpinan DPR dilakukan untuk menolak hal itu.
Baca juga: Atas Nama Pemerintah, Wapres: Pembahasan RUU HIP Ditunda
"Upaya PKS telah melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR dan fraksi untuk mencari solusi terbaik," kata Wakil Ketua F-PKS DPR Mulyanto kepada Medcom.id, Jumat (19/6).
Baca juga: Titik Rawan RUU HIP
Mulyanto mengatakan pihaknya juga sudah berupaya menjelaskan aspirasi masyarakat yang menolak RUU HIP saat Rapat Paripurna DPR. Hal itu merupakan langkah awal yang dilakukan PKS untuk membatalkan bahasan RUU HIP.
Baca juga: Ini Alasan RUU HIP Tidak Perlu Dibuat
Dia berharap cuitan PKS di rapat paripurna tak diabaikan. Aspirasi masyarakat perlu dipertimbangkan.
"Mungkin segera akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) atau Badan Legislasi (Baleg) tindak lanjut dari keputusan Rapat Paripurna untuk meninjau kembali RUU HIP ini sesuai aturan main yang ada di DPR," ujar Mulyono.
Baca juga: Tolak RUU HIP, PAN: Sikap Fraksi Sebaiknya Dibuka ke Publik
Mulyono menjelaskan saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah. Namun, pemerintah meminta DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat lebih luas lagi untuk peraturan itu.
Tetapi, PKS masih bisa mengupayakan undang-undang itu dibatalkan. "DPR bisa mengevaluasi program legislasi nasional (prolegnas), namun rutenya lebih panjang. Perlu rapat kerja dengan pemerintah dan DPR RI, selain melalui tahapan internal DPR," ucapnya. (X-15)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved