Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ngotot menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Lobi pimpinan DPR dilakukan untuk menolak hal itu.
Baca juga: Atas Nama Pemerintah, Wapres: Pembahasan RUU HIP Ditunda
"Upaya PKS telah melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR dan fraksi untuk mencari solusi terbaik," kata Wakil Ketua F-PKS DPR Mulyanto kepada Medcom.id, Jumat (19/6).
Baca juga: Titik Rawan RUU HIP
Mulyanto mengatakan pihaknya juga sudah berupaya menjelaskan aspirasi masyarakat yang menolak RUU HIP saat Rapat Paripurna DPR. Hal itu merupakan langkah awal yang dilakukan PKS untuk membatalkan bahasan RUU HIP.
Baca juga: Ini Alasan RUU HIP Tidak Perlu Dibuat
Dia berharap cuitan PKS di rapat paripurna tak diabaikan. Aspirasi masyarakat perlu dipertimbangkan.
"Mungkin segera akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) atau Badan Legislasi (Baleg) tindak lanjut dari keputusan Rapat Paripurna untuk meninjau kembali RUU HIP ini sesuai aturan main yang ada di DPR," ujar Mulyono.
Baca juga: Tolak RUU HIP, PAN: Sikap Fraksi Sebaiknya Dibuka ke Publik
Mulyono menjelaskan saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah. Namun, pemerintah meminta DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat lebih luas lagi untuk peraturan itu.
Tetapi, PKS masih bisa mengupayakan undang-undang itu dibatalkan. "DPR bisa mengevaluasi program legislasi nasional (prolegnas), namun rutenya lebih panjang. Perlu rapat kerja dengan pemerintah dan DPR RI, selain melalui tahapan internal DPR," ucapnya. (X-15)
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Pelajari 7 butir Sila Pertama Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia digital.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved