Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ngotot menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Lobi pimpinan DPR dilakukan untuk menolak hal itu.
Baca juga: Atas Nama Pemerintah, Wapres: Pembahasan RUU HIP Ditunda
"Upaya PKS telah melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR dan fraksi untuk mencari solusi terbaik," kata Wakil Ketua F-PKS DPR Mulyanto kepada Medcom.id, Jumat (19/6).
Baca juga: Titik Rawan RUU HIP
Mulyanto mengatakan pihaknya juga sudah berupaya menjelaskan aspirasi masyarakat yang menolak RUU HIP saat Rapat Paripurna DPR. Hal itu merupakan langkah awal yang dilakukan PKS untuk membatalkan bahasan RUU HIP.
Baca juga: Ini Alasan RUU HIP Tidak Perlu Dibuat
Dia berharap cuitan PKS di rapat paripurna tak diabaikan. Aspirasi masyarakat perlu dipertimbangkan.
"Mungkin segera akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) atau Badan Legislasi (Baleg) tindak lanjut dari keputusan Rapat Paripurna untuk meninjau kembali RUU HIP ini sesuai aturan main yang ada di DPR," ujar Mulyono.
Baca juga: Tolak RUU HIP, PAN: Sikap Fraksi Sebaiknya Dibuka ke Publik
Mulyono menjelaskan saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah. Namun, pemerintah meminta DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat lebih luas lagi untuk peraturan itu.
Tetapi, PKS masih bisa mengupayakan undang-undang itu dibatalkan. "DPR bisa mengevaluasi program legislasi nasional (prolegnas), namun rutenya lebih panjang. Perlu rapat kerja dengan pemerintah dan DPR RI, selain melalui tahapan internal DPR," ucapnya. (X-15)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved