Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Pembina Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti) Dr KH Anwar Sanusi SH S Pel MM mengatakan Pancasila adalah vaksin terbaik untuk tingkatkan kekebalan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme.
"Karena Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa seluruh rakyat dan warga Indonesia harus mempunyai Tuhan dan harus beragama. Dan sepanjang yang saya ketahui tidak ada agama yang mengajarkan tentang radikalisme dan terorisme, sehingga kalau sila pertama ini sudah meresap di dalam jiwa masyarakat kita , maka tidak akan ada yang namanya terorisme maupun radikalisme," kata Anwar di Jakarta, Selasa (23/6).
Menurut Anwar, seperti halnya virus korona atau Covid-19, virus radikal terorisme juga tidak mengenal ruang dan waktu, sehingga masyarakat dengan pemahaman agama yang rendah sebagai daya imun dirinya akan mudah terpapar paham radikalisme terorisme.
Ia mengatakan bahwa sesungguhnya Pancasila ini sebagai falsafah bangsa dan juga sebagai ideologi yang pada hakekatnya menghendaki keadilan.
"Oleh sebab itu untuk mencapai suatu keadilan sebagai sila yang kelima, selain Ketuhanan Yang Maha Esa kita direkatkan dulu dengan sila kedua, Kemanusian yang Adil dan Beradab. Artinya, sebagai manusia Indonesia maka akan ada yang dalam Islam disebut ‘hablum minannas’yakni hubungan horizontal, antar manusia untuk saling hormat menghormati, saling beretika baik dalam tindak tanduk maupun di dalam perkataan,” ungkap pendiri Badan Kontak Muballig Indonesia (Bakomubin) itu.
Anwar juga menjelaskan di dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, dimana dalam Islam sendiri disebutnya sebagai ‘wa’tasimu bihablillahi jami’a wala tafarroqu’ yang artinya bersatulah kita bersama-sama, jangan terpecah belah.
"Jika dalam Pancasila itu kita mengenalnya dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika, walaupun kita bersuku-suku bangsa, berbeda agama, tetapi kita tetap bersatu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sangat luhur sekali,” katanya.
Oleh karena itu, Anwar pun juga mengungkapkan pentingnya pencegahan paham radikal teorisme di masyarakat. karena dirinya menilai bahwa aksi terorisme itu sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.
Menurut dia, ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) pun akan selalu mendukung setiap upaya yang ada.
Dirinya juga berharap agar ke depan bisa terjalin kerja sama antara ormas Islam dengan pemerintah untuk mensosialisasikan pencegahan paham radikal terorisme.
Apalagi Perti sendiri juga mempunyai perwakilan 34 wilayah provinsi dan ratusa cabang di kabupaten/kota, sehingga pihaknya akan mensosialisasikan program-program dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
“Melalui pengurus-pengurus kami di wilayah untuk bersama masyarakat akan terus berupaya mencegah paham radikal terorisme, khususnya jika ada stigma-stigma yang kurang baik terhadap Islam,” terang Sekretaris Jenderal Bakomubin ini. (Antara/OL-09)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gimĀ online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved