Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Kali ini, sinergitas kedua lembaga negara ini dilakukan di Provinsi Riau dengan tajuk "Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Keutuhan Bangsa."
Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono menekankan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme melalui edukasi bahaya paham radikal terorisme hingga ke tingkat desa.
"Kami bersama-sama Komisi XIII DPR RI berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya paham radikal terorisme di Provinsi Riau. Ini perlu dilakukan karena kami memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) yang harus sampai ke tingkat desa. Hal ini juga selaras dengan amanat Presiden Prabowo dan menjadi prioritas dalam RPJMN," ujar Eddy, melalui keterangannya, Kamis (27/3).
Eddy menekankan bahwa radikalisme sejatinya berawal dari intoleransi. Oleh karena itu, budaya toleransi antarumat beragama dan antarsuku harus terus dijaga untuk memperkuat persatuan bangsa.
"Radikalisme berasal dari intoleransi maka kami berpesan budaya toleransi beragama dan bersuku bangsa harus terus dijaga," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Komisi XIII DPR RI Mafirion menyoroti pentingnya membangun struktur masyarakat yang kuat agar tidak mudah terpecah oleh isu intoleransi.
"Struktur masyarakat harus kuat, satu sama lain tidak boleh longgar. Terkait intoleransi, ke depan kita akan terus melakukan sosialisasi agar intoleransi dan terorisme tidak lagi berkembang di Indonesia," katanya. (H-3)
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved