PAN Desak DPR Tarik RUU Haluan Ideologi Pancasila

FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) meminta lembaga legislatif tegas menyikapi penolakan pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pembahasan harus dihentikan.

“Sekaligus mencabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” kata Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Daulay di Jakarta, kemarin, seperti dikutip Medcom.id.

Anggota Komisi IX DPR itu menyebut PAN sejak awal menentang pembahasan RUU HIP. Salah satu alasan penolakan ialah tidak masuknya Tap MPRS/XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran. Hal serupa pun dipersoalkan Fraksi NasDem dan Fraksi PKS.

“Tidak masuknya Tap MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik,” ungkap dia.

Saleh mengungkapkan pihaknya juga telah mengkaji soal pembahasan RUU HIP. Hasilnya, pembahasan RUU HIP dianggap lebih banyak mendatangkan mudarat jika dibandingkan dengan manfaat.

Fraksi PAN menyambut baik keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Keputusan itu dinilai bentuk penolakan halus.

“Jika pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan,” ujar Saleh.

RUU HIP merupakan inisiatif DPR RI yang dimaksudkan menjadi landasan memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila yang antara lain menggunakan peranan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Namun, beberapa pasal dalam RUU itu, seperti penormaan trisila dan ekasila dinilai mendegradasi Pancasila sehingga mendapat tentangan publik.

Di kesempatan terpisah, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua Idrus Alhamid mengungkapkan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat terasa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia bagian timur. Sejumlah daerah dengan berbagai keberagaman sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersebut.

“Ini bisa dibuktikan pada 2004 ada demo besar yang seluruh tokoh agama menyatakan turun ke jalan dengan slogan ‘Pancasila yes’. Nilai-nilai yang ada pada semua agama,” ungkap Idrus dalam seminar virtual bertajuk Pancasila dan Kesatuan Bangsa, kemarin.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menambahkan bahwa Indonesia sangat beragam, mulai kebudayaan, sosial, hingga etnik. Untuk itu, diharapkan tidak ada lagi yang membenturkan aspek agama dengan kelompok tertentu. (Van/P-2)