Berita Terbaru Pajak Pertambahan Nilai Hari Ini

PDIP Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Nasdem: Lempar Batu Sembunyi Tangan

PARTAI Nasdem menyoroti inkonsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen 

Politikus PDIP Sebut Pemerintah Masih Bisa Sesuaikan Tarif PPN 12 Persen dengan Kondisi Ekonomi

Politikus PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pemerintah masih bisa melakukan penyesuaian tarif pajak pertambanhan nilai atau PPN 12 persen didasarkan pada kondisi ekonomi.

Kepala Bapanas Sebut Komoditas Bahan Pokok Tidak Terkena PPN 12 Persen

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa komoditas bahan pokok yang dikelola oleh pihaknya tidak akan terkena penaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen.

Airlangga Klaim Transaksi  Pakai QRIS Tidak Kena PPN 12 Persen

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa transaksi tidak termasuk dalam kategori yang dikenakan penaikan pajak pertambangan nilai atau PPN 12 persen.

BI: Dampak PPN 12 persen akan Kerek Inflasi 0,2 persen

Penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di tahun depan akan mengerek inflasi sebesar 0,2 persen.

Pepesan Kosong Kebijakan PPN Pemerintah

KEBIJAKAN pemerintah yang diumumkan pada Senin (16/12) siang mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya pepesan kosong belaka. Narasi pengecualian terhadap objek bahan pokok

Tarif PPN 12 Persen, Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi di Tahun Depan

PEMERINTAH memutuskan untuk tetap menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun depan.

Pengusaha Otomotif Tunggu Kejelasan Soal PPN 

Pengusaha otomotif masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun depan.

Perubahan PPN dari Single Tarif menjadi Multitarif Timbulkan Kebingungan

Perubahan PPN dari single tarif menjadi multitarif akan menimbulkan kebingungan untuk diterapkan.

Revisi Undang-undang Pintu Masuk Terapkan PPN Multitarif 

Pemerintah diminta merevisi Undang Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) apabila setuju dengan usulan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multitarif.

Pembedaan Tarif PPN Membuat Administrasi Pajak Kian Rumit

PEMBEDAAN perlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai bakal membuat kerumitan pada aspek pengaturan pajak.

Presiden Disebut Putuskan soal Tarif PPN Pekan Depan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan nasib penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan.

Sejumlah Indikasi yang Dorong Rencana Penaikan PPN 12 Persen

RENCANA penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% memiliki sejumlah indikasi sebagai latar belakang. 

Kenaikan UMP tak Berdampak jika Kebijakan Pemerintah Beratkan Masyarakat

PENAIKAN rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% tak akan berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan buruh atau masyarakat

Luhut Pandjaitan: Ketentuan PPN 12 Persen masih Dibahas Pemerintah

Pemerintah masih membahas dan menghitung dampak kebijakan dari penundaan maupun penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 2025. 

Praktisi Perpajakan Apresiasi Sinyal Pemerintah Tunda Penaikan PPN

Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan memberikan sinyal untuk menunda penaikan PPN sebesar 12% yang direncanakan berlaku 1 Januari 2025 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.

PPN 12 Persen, Indonesia Jadi yang Tertinggi di ASEAN? Cek Faktanya

Jika pemerintah tetap berkeras menaikkan tarif PPN menjadi 12%, Indonesia akan berada di urutan puncak sebagai negara dengan pemberlakuan tarif PPN tertinggi di ASEAN bersama Filipina.

Presiden Prabowo Subianto Diminta Turunkan PPN Jadi 10%

Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan tarif PPN ke angka 10%.

APPBI: Tidak Ada Urgensi Menaikkan PPN

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menegaskan tidak ada urgensi pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% di tahun depan. 

Penundaan Penaikan Tarif PPN Tunjukkan Keberpihakan Negara pada Rakyat

PENUNDAAN penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% disebut sebagai langkah yang baik. Itu juga dianggap menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting