Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida Suwandi Budiman memperkirakan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di tahun depan akan mengerek inflasi sebesar 0,2 persen. Perhitungan tersebut didapat dari data Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, yang mana barang-barang mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen memiliki bobot 52,7 persen dari keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK).
PPN 12 persen berlaku untuk produk premium di kelompok bahan makanan, pendidikan, kesehatan dan listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (VA). Sementara, pemerintah membebaskan PPN terhadap barang dan jasa, termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan lainnya.
"Kita pakai data SBH 2022, ternyata jumlahnya 52,7 persen dari bobotnya di basket IHK. Kemudian, baru kita hitung bagaimana dampaknya kepada inflasi. Hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%," ungkapnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Desember, Rabu (18/12).
Kendati demikian, Aida menilai proyeksi penambahan inflasi tersebut tidak signifikan. Menurutnya, pengaruh inflasi bukan hanya dari faktor kebijakan penaikan 1 persen PPN. Seperti, faktor dari penurunan harga komoditas global, tekanan geopolitik global dan lainnya. Dengan demikian, pihaknya optimistis inflasi ke depan masih terjaga di kisaran target BI yakni 2,5 plus minus satu persen.
"Apakah penambahan 0,2 persen ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami, inflasi akan sedikit di atas dari 2,5 plus minus satu persen. Itu bisa terjadi karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kan tidak hanya satu," ungkapnya.
Aida menegaskan Bank Indonesia akan berupaya melakukan konsistensi penguatan strategi operasi moneter pro-market dalam mengarahkan ekspektasi inflasi terjaga 2,5 plus minus satu persen.
Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market.
"Dan yang paling penting juga sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia di pusat maupun di daerah, sehingga kita bisa menjaga inflasi," pungkasnya. (H-3)
LEMBAGA Kaukus Muda Nusantara (LKMN) Tasikmalaya menyoroti penambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Mahasiswa enggan meninggalkan lokasi lantaran aspirasinya belum diterima oleh perwakilan pemerintah. Puluhan mahasiswa pun kekeh untuk tetap berunjuk rasa.
POLISI memastikan tidak ada mahasiswa yang ditangkap seusai aksi menolak penerapan PPN 12 persen yang sempat ricuh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12) malam
KAI Daop 1 Jakarta mencatat sudah memberangkatkan sebanyak 588 ribu lebih penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2025 mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 .
PENGURUS organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen
PENGUSAHA tekstil di kawasan Pantura Jawa tengah, mengeluhkan berlakunya PPN 12 persen yang dinilai akan memberatkan seluruh mata rantai industri, terutama di sektor industri tekstil.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan inflasi dengan mengendalikan kenaikan harga-harga barang dan jasa.
Hingga Oktober 2023, inflasi tahunan Kota Bandung berada pada posisi paling rendah di Jawa Barat.
Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia menyatakan pada Oktober, inflasi masihcukup terkendali. Namun ada potensi kenaikan inflasi di minggu-minggu berikutnya.
Laju inflasi tahun ini sebetulnya diprediksi melandai. Namun perlu diantisipasi dampak risiko beberapa sektor yang akan memengaruhi inflasi.
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung terus mengoptimalkan berbagai program untuk terus menjaga angka inflasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved