Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
EKONOM Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti pergeseran pola konsumsi masyarakat akibat penaikan PPN 12 persen. Menurutnya kekhawatiran tersebut akan memberikan tekanan pada konsumsi rumah tangga.
"Kondisi tersebut membuat masyarakat akan melakukan penyesuaian pola konsumsi mereka," ucapnya.
Yusuf menjelaskan bahwa kerentanan konsumsi rumah tangga dikhawatirkan akan menghambat laju perekonomian. Sebab, itu menjadi penopang utama perekonomian Indonesia dengan rata-rata kontribusi sekitar 50%.
"Perubahan ini harus dipantau mengingat konsumsi yang dilakukan terutama untuk kelas menengah akan ikut menentukan pencapaian target pertemuan ekonomi terutama di 2025," pungkas Yusuf.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah akan memberikan paket insentif menjelang pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Menurutnya itu dapat menjadi penyokong daya bagi kelas menengah menghadapi perubahan pajak tersebut. Pasalnya sejumlah pihak menyebut bahwa penaikan PPN 12 persen dapat memicu inflasi sehingga kelas menengah terancam.
"Pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah Dan kemarin banyak insentif diberikan,"kata Airlangga di Jakarta, Selasa (17/12).
Airlangga menuturkan pemberlakuan PPN 12 persen merupakan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Meskipun demikian, pemerintah melalui Kabinet Merah Putih berupaya agar pemberlakuan PPN 12 persen bisa berjalan dengan lancar lewat pemberian insentif berupa beberapa potongan harga untuk komoditas tertentu. (Ant/H-3)
Gigih mengatakan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei silam, perekonomian Jatim pada Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 5,00%.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
KAD ini menurutnya untuk menjaga stabilitas pasokan khususnya untuk cabai dan bawang merah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Salah satu pengendalian inflasi dengan mendirikan Pabrik Saus Tomat dan Cabai di dalam gedung sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Pengolahan Produk Holtikultura di Kecamatan Salimpaung.
Kebijakan Tarif Resiprokal Dibuat karena Adanya Kekhawatiran AS pada Kekuatan Tiongkok
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap meluncurkan enam program bantuan dan insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025.
PEMERINTAH berencana akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja mulai Juni 2025.
CoRE mengatakan bahwa dampak dari paket-paket stimulus yang akan diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya beli baru akan terlihat di kuartal III tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved