Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan nasib penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan. Itu menyusul kunjungan yang dilakukan DPR ke Istana Negara.
"(Diskusi) dengan DPR saya tidak ikut. Kita tunggu minggu depan akan diputus oleh Pak Presiden," ujarnya kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis (5/12).
Sebelumnya diketahui, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Miskbakhun mengungkapkan PPN dengan tarif 12% tetap berlaku pada barang-barang mewah, atau yang selama ini menjadi objek dalam PPnBM. Sementara untuk masyarakat miskin, sebut dia, tetap akan dikenakan PPN tarif 11%.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan pemerintah masih akan melakukan kajian perihal tarif PPN 12% di 2025.
Adapun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap mengharapkan adanya penundaan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tahun depan. Itu karena dunia usaha menilai tingkat konsumsi masyarakat masih berada dalam kondisi tertekan.
"Kami tentu berharap tetap agar PPN 12% ini tetap ditunda, sampai dengan kondisi ekonomi kita dan daya beli masyarakat kita itu membaik, tetapi kalaupun ada kesepakatan dengan Komisi XI, kita tunggu, yang disebut dengan selektif barang-barang tertentu itu yang seperti apa," ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang saat dihubungi, Kamis (5/12). (Mir/M-3)
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok, Jawa Barat mengembalikan uang kerugian negara pada kasus pengemplangan perpajakan sebesar Rp 3,196 miliar dari dua terdakwa.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada awal September mengumumkan akan kembali memungut PPN atas barang dan jasa digital.
Jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya seperti sekolah negeri, tidak akan dikenakan tarif PPN
Pengenaan PPN akan menambah beban pada sekolah sebagai satuan pendidikan yang harus mandiri secara finansial meskipun berorientasi nirlaba.
"Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021,"
PPNS Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) II bersama Koordinator Pengawas PPNS Polda Jateng menyerahkan tersangka ke Kejari Cilacap pada Senin (18/3).
Seperti apa sebenarnya drama pengunduran diri Airlangga? Seperti apa pula kelanjutan jalan ceritanya? Ikuti pembahasannya di Ordal, Obrolan Mendalam dari Orang-orang Dalam.
Konsolidasi yang dihadiri ribuan kader kawasan Bandung Raya ini, dianggap sebagai langkah strategis Airlangga Hartarto dalam mempersiapkan Partai Golkar menghadapi Pemilihan Umum 2024.
Pelabuhan Patimban menjadi penyeimbang bagi Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini masih menjadi pelabuhan utama.
Pemerintah resmi izinkan gelaran Liga 2 digelar di luar Pulau Jawa. Protokol kesehatan yang ketat menjadi perhatian untuk diterapkan agar kompetisi bisa berlangsung aman.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Kamis (11/7) sore di DPP Partai Golkar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved