Presiden Prabowo Subianto Diminta Turunkan PPN Jadi 10

Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah mengaku telah menyampaikan usul kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menunda penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun depan. Dia bahkan mendorong Kepala Negara untuk mengembalikan tarif PPN ke angka 10%.

“Saya pernah menyarankan ke Pak Prabowo, supaya jangan dinaikan PPN itu, sudah lah 11%, atau kalau mungkin jadi 10% untuk memberikan break dulu kepada masyarakat, break dari kesulitan hidup ini. Katakan lah satu atau dua tahun, baru kita pikirkan kembali,” ujar Burhanuddin.

Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu menilai penundaan penaikan tarif PPN relevan untuk mengatasi narasi yang berkembang di masyarakat saat ini perihal pajak. Sebab di tengah isu penambahan beban kepada masyarakat, bergulir pula rencana pengampunan pajak bagi orang-orang kaya melalui program pengampunan pajak.

“Narasi yang berkembang sekarang kan kelihatannya orang kecil dipalak negara dan orang kaya malah diberi tax amnesty. Orang kaya kalau dipajakin memang kabur dari sini. Orang kaya di Indonesia ini bukan main,” tutur Burhanuddin.

Sejatinya pemerintah memilki ruang untuk menunda penaikan tarif PPN 12% kendati telah ditetapkan dalam Undang Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ruang penundaan diberikan melalui Pasal 7 ayat (3) UU HPP yang menyebutkan pemerintah bisa mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Penundaan itu juga mesti dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR.

Kabar baiknya, DPR membuka pintu persetujuan untuk menunda penaikan tarif PPN menjadi 12%. Itu telah disampaikan berulang oleh wakil rakyat, utamanya dari Komisi XI yang menangani perihal ekonomi dan keuangan negara. Hanya, sejauh ini pemerintah sama sekali belum membuka pembicaraan penundaan tarif PPN tersebut ke parlemen.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika