Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo yang menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa kategori mewah.
Kebijakan ini dinilai strategis dalam memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah.
Ahmad Syaikhu menegaskan, keputusan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. "Langkah ini sangat bijaksana. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan keadilan sosial," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (1/1/2025).
Lebih lanjut, Syaikhu menggarisbawahi pentingnya program-program insentif untuk menopang daya beli masyarakat. Menurutnya, program seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja serta pelaku UMKM harus terus dioptimalkan.
"Program-program tersebut adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama di tengah tantangan ekonomi global," tambahnya.
PKS, lanjut Syaikhu, akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Partai ini juga mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial.
"Dengan kebijakan seperti ini, kita bersama-sama dapat mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutupnya. (Z-10)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi serta membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh Gen Z khususnya di Jawa Barat.
Pemimpin Majelis bin Yahya, Al Habib Usman bin Ubaydillah bin Yahya atau lebih dikenal Habib Usman bin Yahya mengatakan, Ahmad Syaikhu merupakan bagian dari keluarga besar Majelis bin Yahya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved