Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Rekapitulasi Suara Tuntas, KPU RI Siap Hadapi Gugatan Sengketa

Putusan dijadwalkan paling akhir dibacakan pada Maret 2025. Setelah itu, KPU dapat menetapkan pasangan calon terpilih maksimal lima hari setelah menerima salinan penetapan dari MK.

MK Pastikan Bebas Konflik Kepentingan Tangani Sengketa Hasil Pilkada

JURU Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih, memastikan sidang gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 akan berjalan profesional tanpa adanya konflik kepentingan

MK Harus Petakan Potensi Konflik Kepentingan Hakim pada Sidang Sengketa Hasil Pilkada

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus bersikap transparan dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan saat menangani ratusan laporan sengketa hasil Pilkada 2024.

RK-Suswono Batal Gugat ke MK, PSI Siap Kritisi Program Pramono-Rano

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, mengatakan pihaknya akan menjadi partai yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

KPU Morowali Utara Digugat di MK terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada

Gugatan dikarenakan penyelenggara pilkada, meloloskan paslon yang diduga melanggar aturan pelantikan pejabat daerah, jelang pemilihan. 

Pramono Senang Ridwan Kamil dan Dharma tak Gugat 

Pramono juga mengapresiasi jalanya pemilihan kepada daerah Jakarta yang ia nilai memiliki tensi politik yang paling rendah. 

Kubu RIDO dan Dharma-Kun Batal Gugat ke MK, Pramono-Rano Sampaikan Terima Kasih

Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana sama-sama tak mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024.

KPU Jakarta Perpanjang Rekor tanpa Gugatan Sejak 2007

Pihaknya menghormati apapun sikap dan keputusan masing-masing pasangan calon terkait sengketa perselisihan hasil Pilkada Jakarta 2024. 

Terima Hasil Pilkada, NasDem Jakarta Siap Kawal Janji Kampanye Pramono-Rano

Partai NasDem menerima hasil Pilkada 2024 yang menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030

Kuasa Hukum Gugat Intervensi Penguasa di Tapanuli Utara ke MK

“Kami berharap MK dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan adil. Jika terbukti, sanksi tegas sesuai undang-undang harus diberikan kepada pelanggar,” tambahnya.

Hingga Akhir Waktu, Kemenangan Pramono-Rano tak Digugat di MK

Chico mengatakan Pilkada Jakarta kali ini berjalan kondusif, kompetisi berjalan sehat, tanpa riak-riak yang berarti, tanpa ada bermusuhan dan gesekan di masyarakat.

Pramono-Rano Apresiasi Keputusan Paslon Lain tak Gugat ke MK

KPU DKI Jakarta menyatakan baru akan mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta 2024 paling lambat tiga hari setelah MK memberitahukan BRPK.

Kemenangan Pram-Doel tak Digugat di MK

Ada pula tiga permohonan terkait pemilihan gubernur Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil pemilihan gubernur Papua Selatan.

212 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada, Pigub Jakarta Nihil

KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). 

Andika-Hendi Layangkan Gugatan Hasil Pilkada Jateng 2024 ke MK

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi resmi menggugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada Jatim 2024 ke MK

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) resmi menggugat hasil Pilkada Jatim 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

RK-Suswono Batal Ajukan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK

PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono, batal mengajukan gugatan  hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK Siapkan Sistem Pendukung untuk Hadapi Lebih dari 200 Gugatan Sengketa Pilkada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) masih membuka pendaftaran terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah

KPU Siap Hadapi Sengketa Pilkada 2024 di MK

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk mengoptimalkan jalannya persidangan.

MK Harus Siapkan Mekanisme untuk Cegah Konflik Kepentingan Hakim pada Sengketa Pilkada

PENELITI Perludem Haykal mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyiapkan sejumlah mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan saat menangani sengketa hasil Pilkada 2024

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia