Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

DPR Ubah Aturan Lagi, Pilkada 2024 Disebut Inkonstitusional

Pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui RUU Pilkada dinilai membuat penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi tak konstitusional. 

DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Cagub Dihitung saat Pelantikan, Ikut Putusan MA

Panja RUU Pilkada menyepakati batas minumum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan

Tidak Ada Ruang bagi DPR Memaksa Putusan MK Berlaku di 2029

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).

Panja RUU Pilkada Fokus Bahas 16 DIM, Ada Perubahan Redaksi dan Substansi

Pemerintah dab Baleg DPR sepakat untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR.

Baleg Bisa Ubah Redaksional Putusan MK yang Disadur ke RUU Pilkada

Baleg DPR RI  memastikan tak akan menganulir putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Kata Pengamat soal Celah Hukum Putusan MK soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Pengamat hukum Nasrullah  berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU-XXII/2024 tidak memuat amar yang mengubah ketentuan terkait syarat usia calon gubernur minimal 30 tahun.

DPR Jangan Amputasi Putusan MK

DPR  diingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengingat sejak dibacakan.

Pengamat: Putusan MK Bisa Cegah Monopoli Pencalonan Pilkada

Koordinator Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP)  mengapresiasi MK terkait ambang batas parpol untuk pencalonan Pilkada 2024 yang dinilai sangat baik bagi demokrasi di Indonesia.

Ganjar Pranowo: Putusan MK Ubah Peta Kekuatan Politik di Pilkada 2024

Politisi PDIP Ganjar Pranowo meyakini putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah akan mengubah peta kekuatan politik jelang pendaftaran calon kepala daerah.

Oase dari MK bagi Kemarau Demokrasi

SELASA, 20 Agustus 2024, menjadi hari bersejarah bagi perjalanan demokrasi Indonesia

Dibahas Besok, DPR Respons Putusan MK dengan Revisi UU Pilkada

Putusan MK sifatnya final dan binding, semestinya revisi UU yang menyesuaikan dengan putusan MK.

Pakar Sebut Putusan MK Bisa Saja Baru Berlaku di Pilkada 2029

Rizaldy menambahkan bahwa hal yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah jantungnya pilkada yaitu pengusungan partai politik, hal itu sakral dalam tahapan pilkada

PDIP Segera Rapat Bahas Putusan MK Soal Ambang Batas Cakada

Putusan lain juga terkait batas usia mencalonkan diri adalah 30 tahun ketika penetapan calon oleh KPU.

KPU bakal Ubah Aturan Pencalonan Kepala Daerah Pascaputusan MK

Revisi PKPU menjadi salah satu tindak lanjut yang dilakukan KPU setelah MK membacakan putusan berkenaan dengan pencalonan kepala daerah yang diapresiasi sejumlah pihak.

PKS Enggan Kembali Usung Anies meski MK Ubah Aturan Pencalonan Pilkada

Sekjen  PKS Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan tak akan kembali mengusung Anies Rasyid Baswedan di pemilihan gubernur (Pilgub) 2024

Pakar HTN : MK Menyelamatkan Demokrasi dari Pembajakan

KPU selaku penyelenggara memberlakukan norma baru sesuai putusan MK pada Pilkada 2024.

Tanggapi Putusan MK, PDIP Lanjutkan Komunikasi dengan Anies

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurangi syarat minimal ambang batas partai politik yang bisa mengusung kandidat di Pilkada 2024

Ridwan Kamil Hormati Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada

Ridwan Kamil mengatakan putusan itu berimplikasi pada munculnya banyak calon kepala daerah diusung oleh partai politik yang memiliki kursi lebih dari 7,5% di DPRD.

Perludem Minta KPU Terapkan Syarat Usia Minimum Cakada saat Penetapan Paslon

Perludem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan syarat usia minimum calon kepala daerah (cakada) pada saat penetepan pasangan calon pada Pilkada 2024.

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

Kesejahteraan Rakyat setelah 80 Tahun Merdeka

Renungan Hari Kemerdekaan: Perlunya Reorientasi Pembangunan Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia