Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Apresiasi Putusan MK, PDIP Pastikan Usung Calon di Jakarta

Ketua  DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah.

KPU Konsultasi dengan DPR terkait Putusan MK soal Pencalonan Kepala Daerah

KPU masih akan mencermati semua putusan Mahakamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah yang dibacakan pada Selasa (20/8)

MK: KPU Harus Tetapkan Syarat Usia Cakada Dihitung saat Penetapan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengultimatum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengikuti pertimbangan dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Tak Libatkan Anwar Usman, MK Berkukuh Syarat Usia Cakada Dihitung saat Penetapan

Mahkamah Konstitusi (MK) tetap berkukuh bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU.

MK Tolak Ubah Syarat Usia Cagub

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasal terkait batasan usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

PHPU Rampung, KPU Tetapkan Calon Terpilih pada Kamis (22/9)

Penetapan itu seharusnya digelar pada akhir Juli lalu, tapi diundur oleh KPU karena ada sengketa hasil yang kembali didaftarkan peserta Pileg 2024 ke MK.

Profil Paetongtarn Shinawatra Perdana Menteri Termuda Thailand

PAETONGTARN Shinawatra, 37, pada Jumat (16/8), terpilih sebagai perdana menteri ke-31 Thailand, monarki konstitusional di Asia Tenggara.

MK Copot PM Thailand Srettha Thavisin akibat Langgar Kode Etik

MK Thailand memutuskan untuk mencopot Perdana Menteri Srettha Thavisin dari jabatannya karena melanggar kode etik dengan menunjuk seorang menteri yang pernah tersandung kasus hukum.

Putusan PTUN soal Anwar Usman, MK: Tak Sesuai Harapan

TUJUH dari sembilan hakim konstitusi telah mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Cegah Tren Kotak Kosong, Sejumlah Parpol Guram Menggugat ke MK

Ada gugatan uji materi terkait syarat mengusung pasangan calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK nyatakan banding atas putusan PTUN terkait gugatan Anwar Usman

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono menjelaskan, kesepakatan banding itu diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar hari ini.

Putusan PTUN Atas Gugatan Anwar Usman Dinilai Kontradiktif dan Janggal

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai putusan PTUN Jakarta atas gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kontradiktif dan janggal. 

KPU Ingatkan PHPU Jilid II Berpeluang Ganggu Persiapan Pilkada

KPU juga membantah dalil Partai Demokrat yang menyebut ada pelanggaran pada pelaksanaan putusan MK. Selain itu, KPU juga menilai telah melaksanakan putusan MK dengan tepat.

Pakar Sarankan MK Banding Terkait Putusan PTUN Jakarta

Harusnya PTUN Jakarta sejak awal menyatakan bahwa gugatan Usman tersebut tidak dapat diterima. Sebab, gugatan itu dinilai cacat formil dan materiel.

Gugatan Anwar Usman, Hakim Konstitusi Segera Rapat Bahas Putusan PTUN Jakarta

PTUN Jakarta menyatakan Keputusan MK Nomor 17/2023 pada 9 November 2023 mengenai pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 tidak sah

PTUN Batalkan SK Jabatan Ketua MK Suhartoyo lewat Gugatan Anwar Usman

PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan Usman yang meminta harkat serta martabatnya sebagai hakim konstitusi dipulihkan seperti semula.

Sidang Sengketa Pileg Jilid II Diputus sebelum Pendaftaran Cakada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memastikan bakal memutus sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif jilid II sebelum 27 Agustus 2024.

PBB Kecam Thailand Bubarkan Partai Oposisi

KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.

MK Mulai Sidangkan kembali PHPU Pileg Jumat (9/8)

Total perkara yang disidangkan berjumlah delapan. Adapun, metode persidangan sama dengan sebelumnya, yakni sidang panel yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga majelis hakim.

Pelantikan Serentak Hasil Pilkada Khusus Daerah tanpa Sengketa di MK

Sejak terbit putusan MA tersebut, KPU disebut telah meminta kejelasan dari pemerintah ihwal jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

Kesejahteraan Rakyat setelah 80 Tahun Merdeka

Renungan Hari Kemerdekaan: Perlunya Reorientasi Pembangunan Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia