Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Matinya Negara Hukum

TANPA angin tanpa hujan, DPR melakukan penggantian terhadap hakim konstitusi Aswanto dalam Rapat Paripurna DPR, 29 September 2022.

Masyarakat Sipil Protes Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto

Keputusan DPR memberhentikan dan melakukan pergantian Hakim Konstitusi Aswanto, dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan konstitusi.

Arsul Sani Nilai Seminar BK DPR Hadir Sebagai Kritik Bagi MK

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI ialah upaya hadir untuk mengkritik Mahkamah Konstitusi.

Diserangnya Mahkamah Kita

Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).

Keputusan Presiden Terhadap Hakim MK Aswanto jadi Penentu

Alasan DPR dalam memberhentikan Aswanto karena yang bersangkutan dianggap sering menganulir undang-undang yang dibentuk oleh DPR. 

Mantan Hakim MK Minta Presiden Abaikan Surat DPR Soal Pemberhentian Aswanto

BEBERAPA mantan Hakim Konstitusi (MK) menemui Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah untuk mengklarifikasi pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto.

Penghapusan Badan Peradilan Khusus untuk Pilkada Dinilai Membebani MK

Mita menyoroti kondisi MK yang terdiri dari sembilan orang hakim. Sementara, ratusan daerah yang menyelenggarakan pemilu bakal memboyong perselisihan hasil pilkada ke MK.

Menkopolhukam: Pemerintah Buat Mekanisme Sendiri untuk Pemberhentian Hakim MK

Menjelang berakhirnya masa jabatan Aswanto, DPR memutuskan untuk tidak memperpanjang dan mengusulkan Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah sebagai Hakim MK.

Hapus Badan Peradilan Khusus, MK Kukuhkan Diri sebagai Peradilan Pemilu

Pada putusannya, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

MK tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh

Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli sebagai pemohon.

Pengemudi Ojol Gugat Penghapusan Pensiun Presiden dan pejabat Negara Lain

Soleh menjelaskan jabatan presiden, menteri dan kepala daerah bukan jabatan yang lama. Melainkan hanya lima tahun sehingga tidak tepat apabila mereka mendapat pensiun.

Korupsi di Mahkamah Agung Turunkan Tingkat Kepercayaan Publik

MA perlu melakukan evaluasi mendalam dan melakukan perubahan besar-besaran jika masih ingin dihormati masyarakat.

MK Minta Keterangan Tambahan Soal Perubahan Usia Pensiun Jaksa

Pembuat undang-undang hanya menyesuaikan batas usia pensiun, dengan usia pengangkatan jaksa dari 25 tahun diturunkan menjadi 23 tahun.

Advokat Mengaku Diusir dan Diintimidasi saat Mendampingi Saksi Tersangka

"Manakala mendampingi seseorang yang potensi menjadi tersangka kami selalu ditolak perdebatannya tidak ada kewajiban (bagi saksi) untuk didampingi," ujar Advokat Petrus Bala Pattyona.

SKI Optimistis Program Pemerintah Berlanjut Pasca-Pemerintah Jokowi

Perdebatan tentang apakah Jokowi bisa mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden 2024 mendatang, mengemuka di tengah masyarakat. 

Dicalonkan jadi Capres, Menteri tak Harus Mundur

Tugas menteri utamanya adalah membantu presiden. Menteri, imbuhnya, diberhentikan dan diangkat oleh presiden oleh karena itu menteri tetap dapat menjabat atau tidak diberhentikan presiden

Aturan Verifikasi KPU Dinilai Terlalu Berat, Partai Buruh Mengadu ke MK

Partai Buruh yang diwakili oleh Presiden Partai Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli memohonkan uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (13/9).

Peradilan Khusus Pilkada Belum Ada, KPU: Cukup di MK Saja

Pengadilan khusus yang mengadili sengketa Pilkada hingga kini belum terbentuk. Padahal keberadaan pengadilan sengketa pilkada merupakan amanat UU Nomor 10/2016. 

Komisi III DPR Setujui Anggaran Mahkamah Konstitusi 2023 Capai Rp1,2 triliun

Sebelumnya Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan anggaran MK sebesar Rp344 miliar.

MK Tolak Gugatan MRP atas UU Otsus Papua

Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia